Sekretaris Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Yusran Buatan, membantah keras dugaan adanya potongan 10 persen terhadap dana revitalisasi pendidikan.
Yusran menegaskan, uang yang terlihat sedang dihitung di salah satu kamar hotel di Kota Bula bukan merupakan dana potongan, melainkan bagian dari perhitungan administrasi teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.
Kepada media ini di Bula, Minggu (30/8), Yusran menjelaskan bahwa dirinya bersama tim memang melakukan perhitungan di luar jam kantor. Hal itu dilakukan karena pencairan dana revitalisasi berlangsung hingga hampir malam.
MenarikDibaca . . .
“Yang pertama, yang kami lakukan itu sementara berdinas. Di tempat itu, banyak hal yang katong (kami) lakukan. Setelah pencairan itu, karena sudah malam, iya datang kemari. Kemudian lalu katong (kami) mulai menghitung,” ujar Yusran.
Ia menjelaskan, perhitungan yang dilakukan bersama tim berkaitan dengan sejumlah pos yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya perencanaan, pengawasan, dan pajak.
“Ini kamong pung perencanaan sekian, pengawasan sekian, uang pajak sekian. Lalu kemudian kalau perencanaan pengawasan bisa langsung ke yang bersangkutan untuk setor, lalu nanti tinggal ambil produk. Jadi kita menghitung itu,” jelasnya.
Sebagai Sekretaris Tim Pengendali dan Evaluasi, Yusran menegaskan tidak ada larangan bagi kepala sekolah untuk mengelola pos-pos tersebut. Menurut dia, seluruh proses dilakukan secara transparan sebagai bagian dari pengarahan administrasi kepada penerima dana revitalisasi.
Untuk besaran masing-masing pos, Yusran menyebut biaya perencanaan sebesar Rp30 juta. Sementara untuk pengawasan, nominalnya lebih besar karena membutuhkan tenaga pengawas yang harus tinggal di lokasi kegiatan selama beberapa hari.
Sementara terkait pajak, ia mengatakan pihaknya hanya melakukan perhitungan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Pajak itu katong hitung itu dari pagu secara keseluruhan, kali 10 persen lalu kemudian dapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) itu baru kita kasih kena 10 persen PPN, 2,5 PPh. Tapi itu ancang-ancang. Supaya siapapun yang kerja di situ itu dia punya hitungan pajaknya sudah ada di kepala,” terangnya.
Yusran kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya memberikan arahan kepada kepala sekolah agar tidak mengalami kebingungan dalam mengelola administrasi setelah dana revitalisasi pendidikan dicairkan.
“Ini kan terus terang saja. Kita arahkan ini. Hitungannya sekian. Perencanaan sekian, pengawasan sekian. Sebagai Tim Revit kita ingatkan, ada hak-hak administrasi di dalamnya,” pungkasnya.
Mantan Kepsek Sebut Ada Potongan 10 Persen
Sebelumnya, salah satu mantan kepala sekolah di Kabupaten SBT mengungkapkan adanya dugaan pemotongan 10 persen setelah pencairan dana revitalisasi pendidikan tahap pertama sebesar 70 persen.
Mantan kepala sekolah tersebut mengatakan, setelah dana dicairkan pada Juli 2026, dirinya bersama pihak sekolah diarahkan menuju sebuah tempat yang disebut sebagai lokasi rahasia untuk menyerahkan uang yang disebut sebagai potongan 10 persen.
“Bulan Juli itu pencairan. Setelah itu katong (kami) ke satu tempat, untuk pembagian itu. Katong (kami) dicabut 10 persen. 10 persen itu mereka (oknum dinas pendidikan) tahan,” ujarnya, Sabtu (29/8).
Ia menyebut besaran uang yang diserahkan berbeda-beda untuk setiap sekolah, tergantung nilai dana revitalisasi yang diterima.
“10 persen itu masing-masing sekolah berbeda-beda,” jelasnya.
Menurutnya, jika dihitung dari sejumlah sekolah penerima program, uang yang dipotong tersebut nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Kemendikdasmen Ingatkan Program Revitalisasi Bebas Pungutan
Di tengah munculnya dugaan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya juga telah memberikan peringatan terkait pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Dikutip dari PAUDPEDIA, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengingatkan para kepala sekolah penerima bantuan agar memiliki integritas dan siap mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan revitalisasi satuan pendidikan.
Dalam pernyataan resminya yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan menengah penerima bantuan, Faisal menegaskan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis dan bebas dari segala bentuk pungutan liar.
Dugaan potongan 10 persen di SBT kini mendapat bantahan dari Sekretaris Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Di sisi lain, kesaksian mantan kepala sekolah terkait dugaan pemotongan tersebut menjadi bagian dari informasi yang sebelumnya disampaikan kepada media.
Kedua keterangan tersebut kini menjadi bagian dari informasi publik yang perlu diklarifikasi lebih lanjut agar penggunaan dana revitalisasi pendidikan di Kabupaten SBT berjalan transparan dan sesuai ketentuan. (Sof)
