Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun Anggaran 2020.
Penetapan tersangka dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku setelah memeriksa sedikitnya delapan orang saksi sejak pagi hingga sore pada Senin (3/8).
Berdasarkan hasil penyidikan dan minimal dua alat bukti yang sah, penyidik menyimpulkan telah terjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
MenarikDibaca . . .
Lima tersangka tersebut masing-masing berinisial AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 16 November 2020 hingga 22 April 2021, NH selaku PPK periode 22 April 2021 hingga selesai, AM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) periode 16 November 2020 hingga 22 April 2021, NM selaku PPTK periode 22 April 2021 hingga selesai, serta DP selaku penyedia atau kontraktor pelaksana.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang ada, Tim Penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku Tahun Anggaran 2020,” kata Radot Parulian dalam keterangan resmi, Senin (3/8).
Proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada masa pandemi Covid-19.
Paket pekerjaan memiliki pagu anggaran sebesar Rp13 miliar dan setelah melalui proses tender dimenangkan oleh PT Kusuma Jaya Abadi Construction dengan nilai kontrak sebesar Rp12.483.909.000.
Dalam proses penyidikan, Kejati Maluku menemukan berbagai penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Penyidik mengungkapkan perencanaan proyek dilakukan tidak sesuai ketentuan karena tidak melibatkan konsultan perencana dan terjadi perubahan lokasi pekerjaan tanpa didukung dokumen perencanaan yang memadai.
Selain itu, kontrak pekerjaan beberapa kali diubah melalui addendum tanpa dilengkapi dokumen Contract Change Order (CCO) maupun justifikasi teknis sebagaimana dipersyaratkan.
Tidak hanya itu, pembayaran termin pekerjaan dari tahap awal hingga pencairan 100 persen disebut dilakukan berdasarkan dokumen yang direkayasa.
“Pembayaran termin dilakukan tidak berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang sebenarnya. Dokumen progres pekerjaan dibuat seolah-olah telah memenuhi syarat pencairan, padahal kondisi fisik di lapangan belum sesuai,” ujar Radot.
Penyidik juga menemukan proses Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan dilakukan saat proyek belum selesai sepenuhnya. Bahkan pembayaran retensi telah dicairkan meskipun Final Hand Over (FHO) belum pernah dilaksanakan.
Akibat berbagai penyimpangan tersebut, sebagian pekerjaan tidak terlaksana sesuai kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Maluku Nomor PE.03.03/SR/SP-1079/PW25/5/2026 tanggal 17 Juni 2026, nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp3.833.908.869,11.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sebagai dakwaan subsidair, para tersangka juga dipersangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto ketentuan yang sama.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, empat pejabat berinisial AS, NH, AM, dan NM langsung ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 3 Agustus hingga 22 Agustus 2026 di Lapas Perempuan Kelas III Ambon.
Sementara tersangka DP selaku penyedia ditahan untuk jangka waktu yang sama di Rutan Kelas IIA Ambon.
Kejati Maluku menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan apabila ditemukan fakta hukum maupun alat bukti baru dalam proses penyidikan. (Tiar)
