Pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat pengembangan sektor pertanian melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Ubi Kayu Kabupaten Buru Selatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Maluku, Menteri Pertanian, dan Bupati Buru Selatan yang sebelumnya membahas percepatan investasi hilirisasi komoditas ubi kayu di Maluku.
MenarikDibaca . . .
Dalam arahannya, Sadali Ie menegaskan bahwa rapat koordinasi bertujuan memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mendukung investasi, terutama terkait kepastian lahan, dukungan masyarakat, serta kesiapan petani sebagai pelaku utama dalam pengembangan komoditas tersebut.
“Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan menjadi faktor utama untuk memberikan rasa aman bagi investor dan mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan,” kata Sadali.
Ia mengingatkan agar pengalaman sengketa lahan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Maluku tidak kembali terulang. Menurutnya, konflik agraria dapat menjadi hambatan serius bagi masuknya investasi dan memperlambat pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah menilai sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, pemilik hak atas tanah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
Selain memastikan kesiapan lahan, Sadali juga memaparkan besarnya potensi komoditas ubi kayu di Maluku. Saat ini, luas panen ubi kayu di provinsi tersebut mencapai sekitar 1.875 hektare dengan total produksi sekitar 42.027 ton.
Potensi tersebut, menurutnya, perlu didorong melalui pembangunan industri hilir agar tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga menghasilkan berbagai produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian daerah.
“Program ini bukan hanya berbicara soal pertanian, tetapi juga tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan selama kurang lebih lima bulan terakhir bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bappenas.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan seluruh perencanaan dengan Pemerintah Provinsi Maluku sehingga proses investasi dapat berjalan sesuai target.
“Ini merupakan gagasan besar Bapak Gubernur Maluku untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut. Saat ini kesiapan kami telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus dimantapkan hingga seluruh persyaratan terpenuhi, khususnya terkait kepastian lahan sebagaimana menjadi arahan Kementerian Pertanian,” kata La Hamidi.
Ia optimistis program hilirisasi ubi kayu akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Buru Selatan, mulai dari peningkatan produksi pertanian, bertambahnya kesempatan kerja, hingga tumbuhnya industri pengolahan yang mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditas lokal.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan beserta jajaran, perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Staf Ahli Gubernur Maluku, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku. (Tiar)
