Kendaraan dinas yang digunakan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ny. Rosbayani Asri, tercantum dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi belanja bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dokumennya diterima Netmaluku.com pada Senin (27/7).
Dalam laporan itu, BPK mengungkap sejumlah ketidaksesuaian pada pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten SBB tahun 2025. Salah satu kendaraan yang tercantum dalam rincian pemeriksaan merupakan kendaraan dinas yang digunakan Ketua TP-PKK Kabupaten SBB.
MenarikDibaca . . .
Auditor BPK menemukan beberapa bentuk ketidaksesuaian, di antaranya terdapat selisih nilai antara nota pembelian BBM dengan data transaksi pada SPBU, penggunaan nomor polisi kendaraan yang berbeda, jenis BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan, hingga bukti pembelian BBM yang dinilai tidak valid.
Berdasarkan tabel “Rincian Realisasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya”, BPK menghitung nilai realisasi belanja yang tidak sesuai mencapai Rp16.055.274.
Tak hanya itu, pemeriksaan juga menemukan indikasi penggunaan bukti pertanggungjawaban pembelian BBM yang tidak sah. Melalui proses konfirmasi kepada pemilik kios BBM, BPK memperoleh keterangan bahwa sejumlah nota pembelian tidak pernah diterbitkan oleh pemilik usaha. Bahkan terdapat nota yang dinilai bukan berasal dari kios yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.
Atas kondisi tersebut, BPK mencatat nilai transaksi yang terindikasi menggunakan bukti pertanggungjawaban tidak sah mencapai Rp125.890.000.
Selain persoalan belanja BBM, auditor negara juga menemukan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten SBB. Kelebihan pembayaran itu terjadi karena uang penginapan dibayarkan melebihi Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2025 pada sejumlah perjalanan dinas ke Jakarta dan Ternate.
BPK menghitung total kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut sebesar Rp54.242.000.
Dalam LHP, BPK meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera menindaklanjuti seluruh temuan tersebut. Rekomendasi yang diberikan antara lain melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran, memperbaiki sistem pertanggungjawaban belanja, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan penggunaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan penagihan atas kelebihan pembayaran, memperbaiki sistem pertanggungjawaban belanja, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah,” demikian kutipan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima Netmaluku.com, Senin (27/7)
Perlu ditegaskan bahwa temuan BPK tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas sistem pertanggungjawaban belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Laporan tersebut mencantumkan kendaraan dinas yang digunakan Ketua TP-PKK sebagai bagian dari objek pemeriksaan administrasi. LHP BPK tidak menyatakan adanya kesimpulan mengenai keterlibatan ataupun tanggung jawab pribadi Ketua TP-PKK dalam temuan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Netmaluku.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk Sekretaris Daerah dan pihak terkait lainnya, guna memperoleh penjelasan atas temuan dalam LHP BPK tersebut. Hak jawab dan hak klarifikasi akan dimuat sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang. (Tim)
