Mollucas Corruption Watch (MCW) bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa asal Maluku di Jakarta menggelar konferensi pers sebagai bagian dari persiapan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam aksi tersebut, mereka berencana melaporkan dugaan praktik korupsi yang disebut melibatkan sejumlah pimpinan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku serta pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di Maluku.
Ketua MCW, Hamid Fakaubun, mengatakan pihaknya menilai dugaan praktik korupsi dan kolusi di lingkungan BPJN Maluku bukan lagi bersifat insidental, melainkan diduga telah berlangsung secara sistematis dan mengakar dalam proses pelaksanaan proyek pemerintah.
MenarikDibaca . . .
Menurut Hamid, indikasi penyimpangan yang menjadi perhatian MCW diduga telah dimulai sejak tahapan pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses lelang hingga pencairan anggaran proyek.
“Praktik dugaan korupsi ini kami nilai sudah menjadi budaya. Dugaan penyimpangan diduga dimulai sejak proses lelang, manipulasi data pemenang tender, rekayasa data pekerjaan, hingga manipulasi laporan progres pekerjaan yang kemudian menjadi dasar pencairan anggaran,” ujar Hamid dalam konferensi pers yang kutipannya diunggah melalui media sosial, Sabtu (25/7).
Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah data awal yang akan disampaikan kepada penyidik KPK. Data tersebut, kata dia, mencakup dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek di beberapa daerah di Provinsi Maluku.
“Kami sudah memberikan gambaran mengenai lokasi-lokasi yang diduga terjadi penyimpangan serta bentuk dugaan korupsinya. Semua itu akan menjadi materi orasi saat aksi nanti sekaligus menjadi bagian dari laporan resmi yang akan kami serahkan kepada KPK,” katanya.
Hamid menegaskan, langkah membawa persoalan tersebut ke KPK merupakan bentuk komitmen MCW bersama elemen masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah yang menggunakan uang negara harus diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Kami memiliki tanggung jawab sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap kebijakan negara. Anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat sehingga pelaksanaannya harus sesuai standar operasional dan bebas dari penyimpangan,” ujarnya.
Dalam rencana aksi tersebut, MCW juga akan mendesak KPK melakukan investigasi langsung terhadap proyek-proyek yang mereka laporkan. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum melakukan audit investigatif terhadap aliran dana maupun progres fisik pekerjaan.
Hamid menambahkan, audit tersebut harus melibatkan tenaga ahli yang independen, baik di bidang konstruksi, keuangan, maupun ahli yang memiliki kompetensi menghitung potensi kerugian keuangan negara.
“Kami meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dengan melibatkan ahli independen sehingga seluruh dugaan penyimpangan dapat dibuktikan secara objektif dan transparan,” tutupnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPJN Provinsi Maluku terkait pernyataan dan rencana pelaporan yang disampaikan MCW. (Tim)
