Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memfasilitasi penghentian penuntutan terhadap dua perkara pidana melalui mekanisme restorative justice (RJ). Dua perkara tersebut berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru dan Kejari Maluku Tengah, yang kemudian mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung RI dalam ekspose yang digelar secara virtual, Kamis (2/7).
Perkara pertama merupakan kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani Kejari Buru dengan tersangka Ahmad Syahdi Soamole alias Dede. Tersangka diamankan bersama barang bukti satu paket sabu seberat 0,12 gram dan satu alat hisap sabu.
Kepala Kejari Buru Adrianus Notanubun mengatakan, hasil tes urine menunjukkan tersangka positif mengandung metamfetamin. Namun, asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku menyimpulkan tersangka bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika.
MenarikDibaca . . .
“Berdasarkan hasil asesmen terpadu BNN Provinsi Maluku, tersangka tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika,” kata Adrianus saat memaparkan perkara tersebut.
Ia menjelaskan, pendalaman yang dilakukan Jaksa Fasilitator menemukan bahwa tersangka merupakan penyalahguna narkotika sejak Januari 2026, belum pernah tersangkut perkara pidana, serta mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk menjalani rehabilitasi.
Berdasarkan hasil tersebut, Kejari Buru mengusulkan penghentian penuntutan melalui mekanisme restorative justice dengan rekomendasi rehabilitasi medis selama dua bulan dan rehabilitasi sosial melalui konseling selama satu bulan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
Usulan itu kemudian disetujui oleh Direktur B JAM-Pidum Kejaksaan Agung RI bersama tim. Tersangka diminta segera menjalani rehabilitasi sesuai rekomendasi yang diajukan.
Selain perkara narkotika, Kejati Maluku juga memfasilitasi penghentian penuntutan terhadap perkara penganiayaan yang ditangani Kejari Maluku Tengah. Perkara tersebut melibatkan dua tersangka, yakni Nur Jamila Lessy alias Nur dan Hadija Pary alias Ija.
Kepala Kejari Maluku Tengah Heberth Pesta Hutapea mengatakan, sebelum diajukan ke JAM-Pidum, Jaksa Fasilitator telah mempertemukan kedua tersangka dengan korban Dewi Citra Lessy melalui proses mediasi di Kantor Pemerintah Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Mediasi tersebut turut melibatkan penyidik kepolisian, pemerintah negeri, tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga kedua belah pihak.
“Kedua tersangka mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan menyampaikan permohonan maaf secara tulus kepada korban. Korban menerima permintaan maaf tersebut dengan ikhlas serta tidak menuntut biaya pengobatan maupun kompensasi,” ujar Heberth.
Menurutnya, penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice juga mendapat dukungan dari masyarakat Negeri Liang karena dinilai mampu menjaga hubungan baik dan keharmonisan di lingkungan setempat.
Direktur A JAM-Pidum Kejaksaan Agung RI bersama tim akhirnya menyetujui penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut setelah seluruh persyaratan dinilai terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Kejati Maluku Rudy Irmawan mengatakan, persetujuan terhadap kedua perkara tersebut menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan hukum yang lebih mengedepankan pemulihan dibanding pembalasan.
“Kebijakan ini merupakan implementasi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat,” kata Rudy.
Menurut Rudy, mekanisme restorative justice diharapkan dapat menjadi solusi bagi perkara-perkara yang memenuhi syarat sehingga penyelesaian hukum tidak hanya memberikan efek keadilan, tetapi juga mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. (Erhan)
