Masyarakat Adat Negeri Hatuolo, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menyatakan penolakan tegas terhadap perubahan tapal batas kawasan konservasi yang dilakukan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) bersama Taman Nasional Manusela.
Sikap tersebut mengemuka dalam pertemuan Tua Adat, Ketua Saniri Negeri, dan masyarakat adat yang berlangsung pada 11–12 Juni 2026. Pertemuan itu turut disertai pelaksanaan sasi adat di lokasi sakral Lele Sirata sebagai simbol komitmen masyarakat menjaga dan mempertahankan tanah leluhur mereka.
Bagi masyarakat adat Hatuolo, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda adat biasa, melainkan bentuk pernyataan sikap terhadap kebijakan yang dinilai mengancam hak-hak masyarakat adat atas wilayah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun.
MenarikDibaca . . .
Penolakan muncul setelah adanya perubahan batas kawasan yang sebelumnya berada sekitar 10 kilometer dari wilayah negeri menjadi hanya sekitar 2 kilometer dari permukiman masyarakat.
Masyarakat adat menilai tanah adat yang mereka miliki telah ada jauh sebelum negara menetapkan kawasan konservasi maupun kawasan hutan. Karena itu, menurut mereka, keberadaan hak adat tidak dapat dihapus hanya melalui penetapan administratif tanpa penyelesaian status dan pengakuan hak masyarakat adat.
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat adat Negeri Hatuolo menolak segala bentuk klaim penguasaan maupun pengelolaan wilayah adat yang dilakukan tanpa pengakuan dan penyelesaian hak-hak masyarakat adat. Mereka juga mendesak pemerintah untuk melakukan verifikasi, pemetaan partisipatif, serta penegasan batas wilayah adat secara adil dan transparan.
Selain itu, masyarakat meminta seluruh pihak menghormati hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog yang terbuka dan berkeadilan.
Aksi bersama masyarakat adat dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (13/6) pukul 09.00 WIT di Lapangan Negeri Hatuolo sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap persoalan tersebut.
Salah satu Pemuda Adat Negeri Hatuolo, Ongen Itihuny, menegaskan bahwa masyarakat tetap mempertahankan sikap penolakan terhadap aktivitas BPKH maupun Taman Nasional Manusela di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah adat.
“Cabut status hutan lindung di atas tanah adat Negeri Hatuolo. Sebelum pencabutan status hutan lindung melalui peta tematik dilakukan, kami masyarakat adat Negeri Hatuolo tidak akan memberi ruang kepada BPKH serta Taman Nasional Manusela menginjakkan kaki di atas tanah adat kami,” tegas Ongen.
Ia juga meminta dilakukan revisi terhadap kawasan yang telah dipetakan sebelum adanya aktivitas lebih lanjut di wilayah tersebut.
“Sebelum melakukan revisi ulang terhadap kawasan yang dipetakan, maka kami menyatakan tidak menerima kehadiran Badan Pemantapan Kawasan Hutan di atas tanah adat kami,” lanjutnya.
Masyarakat adat berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang adil serta memberikan kepastian terhadap status wilayah adat yang selama ini mereka klaim sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilindungi. (Tim)
