Pelayanan publik di Kantor Pemerintah Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk sementara dihentikan setelah kantor tersebut disegel oleh sekelompok warga yang mempersoalkan kepemimpinan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Waai, Derek Bakarbessy.
Derek menilai aksi penyegelan tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melalui mekanisme yang semestinya. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan dan aparat kepolisian terkait situasi tersebut.
“Saya sudah menyampaikan secara resmi bahwa untuk sementara pelayanan tidak dilakukan sampai persoalan ini diselesaikan. Saya juga sudah melaporkan hal ini kepada pihak-pihak terkait,” kata Derek kepada wartawan di Ambon, Jumat (12/6).
MenarikDibaca . . .
Menurut Derek, tuntutan sebagian kelompok warga yang meminta dirinya mundur dari jabatan KPN tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan proses pengangkatannya telah dilakukan secara sah dan mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Derek juga membantah anggapan bahwa dirinya tidak memiliki legitimasi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Waai. Ia menyebut seluruh tahapan pengangkatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan pemerintah.
Ia menilai persoalan yang berkembang saat ini tidak sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat Negeri Waai secara keseluruhan, melainkan diduga didorong oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Mereka mengatasnamakan masyarakat, tetapi masyarakat yang mana? Jumlah masyarakat Waai sekitar 9 ribu jiwa, sementara yang melakukan aksi hanya sebagian kecil yang membawa-bawa nama masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Derek, Muhammad Kenny G. Lestaluhu, mengaku telah menerima kuasa resmi untuk menangani persoalan tersebut.
Menurut Kenny, aksi yang sebelumnya diberitahukan kepada pihak kepolisian sebagai unjuk rasa berkembang menjadi tindakan penyegelan kantor pemerintahan yang berdampak pada terhentinya pelayanan publik.
“Kami memandang tindakan penyegelan kantor pemerintahan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum,” kata Kenny.
Ia menegaskan pihaknya akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas aksi penyegelan tersebut.
Selain dugaan pengrusakan, kata Kenny, pihaknya juga akan melaporkan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindakan yang dinilai merugikan Kepala Pemerintahan Negeri Waai.
“Kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Terkait tuntutan agar Derek mundur dari jabatannya, Kenny menilai hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.
Menurut dia, jika terdapat persoalan adat, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme dan forum adat yang berlaku di Negeri Waai. Sementara legalitas jabatan KPN yang telah ditetapkan pemerintah tetap memiliki kekuatan hukum.
“Hari ini kami akan melayangkan laporan resmi ke Polresta Ambon terkait peristiwa penyegelan kantor dan dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam aksi tersebut. Termasuk tuduhan dan fitnah terkait penggunaan anggaran desa yang disampaikan saat aksi beberapa hari lalu,” tandasnya. (Wan)
