Angka konflik sosial di Provinsi Maluku mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Capaian positif tersebut menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, media massa, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan sosial di daerah berjuluk Negeri Raja-Raja itu.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Maluku, Dadang Hartanto, saat memimpin kegiatan Duduk Bacarita Bersama Insan Pers di Ruang Sagu, Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Rabu (3/6), menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Berdasarkan data Polda Maluku, jumlah konflik sosial yang terjadi di wilayah Maluku terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 126 kejadian konflik sosial. Angka tersebut menurun menjadi 96 kejadian pada tahun 2025.
MenarikDibaca . . .
Sementara hingga pertengahan tahun 2026, terhitung sejak Januari hingga Juni, jumlah konflik sosial yang tercatat hanya enam kejadian.
“Pada tahun 2024 tercatat 126 kejadian konflik sosial. Tahun 2025 turun menjadi 96 kejadian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026, dari Januari sampai Juni, tercatat hanya enam kejadian. Ini merupakan capaian yang patut kita syukuri bersama,” kata Kapolda.
Menurut Kapolda, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga semangat persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan di Maluku.
Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata menjadi tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Polisi hanya menjadi penggerak dan fasilitator, sedangkan keberhasilan menjaga perdamaian lahir dari kesadaran seluruh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga memberikan apresiasi kepada insan pers yang dinilai berperan penting dalam menjaga kondusivitas daerah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, media arus utama memiliki posisi strategis sebagai penjaga kualitas informasi publik sekaligus benteng terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi yang berpotensi memicu keresahan sosial.
“Media mainstream adalah benteng informasi yang sehat. Setiap berita yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Karena itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi rekan-rekan pers selama ini,” ungkapnya.
Kapolda menilai tantangan terbesar saat ini tidak hanya berasal dari konflik fisik di lapangan, tetapi juga dari penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial yang dapat memecah persatuan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak insan pers untuk terus menjadi mitra strategis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh berita bohong.
“Kita harus membangun kemampuan masyarakat untuk memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong. Literasi digital menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini,” ujarnya.
Selain penguatan literasi digital, Kapolda juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda. Menurutnya, sebagian besar Generasi Z di Maluku tidak mengalami secara langsung konflik sosial yang pernah terjadi pada akhir dekade 1990-an sehingga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
“Kami ingin menanamkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kesadaran hukum sejak dini. Harapannya ketika mereka menjadi pemimpin di masa depan, mereka memiliki komitmen menjaga Maluku tetap damai dan harmonis,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis turut menyampaikan masukan terkait kondisi sosial dan keamanan daerah, termasuk soal transparansi rekrutmen anggota Polri.
Menanggapi hal itu, Kapolda menegaskan bahwa proses penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis atau BETAH, serta diawasi secara ketat untuk menjamin objektivitas dan kepercayaan publik.
Menutup kegiatan tersebut, Kapolda kembali mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga nilai-nilai persaudaraan yang selama ini menjadi fondasi utama perdamaian di Maluku.
“Maluku Tarus Biking Bae dan Basudara Tarus Biking Bae. Ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen bersama. Nilai pela gandong, persaudaraan, dan kearifan lokal harus terus kita jaga sebagai fondasi utama perdamaian di Maluku,” pungkasnya.(Tiar)
