Dugaan penganiayaan berat dan pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa asal Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, mendapat sorotan publik.
Korban bersama keluarga dan tim kuasa hukumnya mendesak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk segera menuntaskan proses hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.
Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di halaman Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Selasa (2/6).
MenarikDibaca . . .
Korban, Morad Souwakil, mengalami luka robek serius di bagian kepala dan dahi akibat dugaan pengeroyokan yang dilakukan sejumlah oknum buruh di kawasan Pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, pada akhir Mei 2026.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Morad mengaku sempat hampir kehilangan kesadaran akibat pukulan bertubi-tubi yang diterimanya saat kejadian berlangsung.
Selain mengalami luka robek di kepala dan dahi, korban juga mengalami pendarahan pada bagian hidung sehingga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit, termasuk tindakan jahitan dan pemeriksaan visum.
“Waktu itu saya hampir pingsan dan nyawa saya nyaris hilang akibat tindakan para pelaku yang melakukan kekerasan secara brutal,” ungkap Morad.
Kuasa hukum korban, Rajamin Solissa dan Abas Souwakil, menjelaskan bahwa aksi kekerasan tersebut tidak hanya menimpa Morad, tetapi juga lima rekannya yang turut menjadi korban dalam insiden yang sama.
Kasus itu telah dilaporkan secara resmi ke Polresta Ambon pada 31 Mei 2026 dengan nomor laporan polisi LP/B/554/V/2026/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU.
Menurut Abas Souwakil, perbuatan para pelaku diduga memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Ayat (2) juncto Pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, karena dilakukan secara bersama-sama, para pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
“Bukti-bukti yang kami miliki sudah sangat lengkap. Ada laporan polisi, visum dokter yang menunjukkan adanya luka serius, foto-foto korban, saksi mata, hingga identitas para pelaku yang telah disampaikan kepada penyidik. Kami menilai tidak ada alasan hukum untuk menunda proses penegakan hukum,” tegas Abas.
Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan prosedur kepolisian, perkara yang melibatkan korban luka berat serta didukung alat bukti yang cukup semestinya dapat segera ditindaklanjuti melalui penetapan tersangka dan langkah hukum lainnya sesuai hasil penyidikan.
Namun demikian, pihak korban mengaku kecewa karena hingga saat ini masih terdapat sejumlah terduga pelaku yang belum diamankan aparat kepolisian.
Menurut keluarga korban, baru dua orang yang saat ini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan, sementara beberapa terduga pelaku lainnya masih bebas.
“Kami mempertanyakan mengapa para pelaku lainnya masih bebas berkeliaran. Korban sudah mengalami luka serius dan bukti yang ada sudah sangat kuat. Kami berharap proses hukum berjalan profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi korban,” kata Abas.
Melihat perkembangan penanganan perkara tersebut, keluarga korban bersama tim kuasa hukum mendesak Polresta Ambon untuk mempercepat proses penyidikan dan menindak seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta penyidikan dipercepat dan seluruh pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan ini diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Pihak korban berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus menjadi efek jera guna mencegah terulangnya tindakan serupa di kemudian hari. (Tim)
