Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unidar secara terbuka menolak upaya islah atau perdamaian yang didorong dalam penyelesaian konflik yayasan. Islah tersebut bahkan disebut sebagai “akal-akalan” karena dinilai berpotensi mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tak hanya menolak perdamaian, BEM Unidar juga melayangkan desakan keras kepada Pengadilan Negeri (PN) Ambon agar segera mengeksekusi putusan inkracht van gewijsde yang memenangkan Yayasan Darussalam Maluku (YDM).
BEM menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Sebab, perkara yang menjadi dasar sengketa telah melalui proses peradilan hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
MenarikDibaca . . .
Sikap keras tersebut muncul setelah Ketua PN Ambon dinilai mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur islah dengan berlandaskan Surat Pemberitahuan Raja/Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu Nomor 142/PMT/12/VI/2026 tertanggal 27 Juli 2026.
BEM Unidar bersama pimpinan dan seluruh sivitas akademika menolak langkah tersebut. Mereka bahkan menduga adanya indikasi “masuk angin” dalam proses penegakan hukum akibat lambannya pelaksanaan eksekusi.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM membeberkan sejumlah keberatan terhadap proses islah, mulai dari persoalan legitimasi Raja Negeri Tulehu, penggunaan dokumen lama, hingga isi kesepakatan yang dinilai mengabaikan putusan pengadilan.
Gugat Legitimasi Raja Tulehu
BEM Unidar menegaskan Urian Ohorella tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan hukum untuk membatalkan proses eksekusi atau memaksakan penyelesaian sengketa melalui islah.
Mereka menyebut legitimasi Urian Ohorella untuk berbicara atas nama Negeri Tulehu telah gugur setelah kalah dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal itu merujuk pada Putusan PTUN Ambon Nomor 33/G/2023/PTUN.ABN tanggal 16 November 2023 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 87 PK/TUN/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap.
BEM juga mengklaim sebanyak 98 persen masyarakat Negeri Tulehu mendukung pengaktifan kembali Kampus Unidar Tulehu di bawah pengelolaan YDM.
Dokumen Lama Dipersoalkan
Tak berhenti di situ, BEM juga mempersoalkan dokumen yang menjadi lampiran Surat Raja Negeri Tulehu Nomor 142/PMT/12/VI/2026.
Salah satunya Surat Badan Saniri Negeri Tulehu Nomor 474.2/012/PNT/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023. BEM menyebut dokumen tersebut sudah tidak relevan karena telah terbit surat dukungan terbaru dari Badan Saniri Negeri Nomor 07/BSN/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 yang secara tegas mendukung pengelolaan kampus oleh YDM.
Selain itu, BEM mempersoalkan Pernyataan Sikap Nomor 145/04/VIII/2025 yang disebut sebagai lampiran lama dengan substansi bertanggal 10 Agustus 2015.
Sebaliknya, BEM mengklaim dukungan terhadap YDM dan percepatan eksekusi terus mengalir. Salah satunya melalui petisi daring di https://dukung.unidar.ac.id/ yang menuntut penuntasan hak hukum dan penyerahan Kampus Unidar Tulehu.
Islah YPDM Dinilai Berpotensi Abaikan Putusan Pengadilan
Bagian paling krusial dari penolakan BEM adalah isi dokumen islah tertanggal 15 Juni 2026 yang diajukan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (YPDM).
Dokumen tersebut ditandatangani Dr. H. Usman Bahta selaku Ketua, Hasan Slamat, SH., MH. selaku Sekretaris, dan Dr. H. Tagop Sudarsono Soulisa, SH., MT. selaku Pembina. Islah itu juga disebut mendapat persetujuan Urian Ohorella pada 17 Juni 2026.
BEM menilai terdapat sejumlah poin bermasalah dalam kesepakatan tersebut. Di antaranya mengabaikan seluruh putusan pengadilan yang telah ada, menggabungkan kedua yayasan, membentuk yayasan baru yang terlepas dari sejarah masa lalu, serta menggabungkan sumber daya manusia yayasan dan tenaga akademik.
Menurut BEM, skema tersebut bukan solusi yang memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap tenaga akademik dan hanya mengakomodasi kepentingan segelintir pihak.
Karena itu, mereka menyebut islah tersebut sebagai “islah akal-akalan” yang berpotensi memperpanjang sengketa pengelolaan Unidar Ambon.
BEM juga menyatakan YPDM saat ini tidak lagi memiliki mahasiswa maupun kampus. Sementara YDM disebut telah menjalankan aktivitas akademik Universitas Darussalam Ambon di tiga lokasi, yakni Ambon, Tulehu, dan Masohi.
Dua Putusan PK Jadi Dasar Desakan Eksekusi
BEM turut menyoroti pernyataan Urian Ohorella yang disebut mengancam mengambil alih tanah apabila islah tidak tercapai.
Mereka juga mempersoalkan pernyataan Ketua PN Ambon yang disebut mengancam menetapkan status quo terhadap tanah tersebut sambil menunggu arahan Ketua Mahkamah Agung.
BEM menilai ancaman tersebut tidak berdasar karena objek sengketa, termasuk tanah di wilayah Negeri Tulehu, telah masuk dalam pembuktian dan pertimbangan sejumlah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perkara pertama merujuk pada Putusan PN Ambon Nomor 11/PDT.G/2015/PN.Amb juncto Putusan PT Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT.AMB, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PDT/2016, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 404/PK/PDT/2018 tertanggal 18 Juli 2018.
Perkara kedua merujuk pada Putusan PN Ambon Nomor 242/Pdt.G/2017/PN.Amb juncto Putusan PT Ambon Nomor 6/PDT/2019/PT.AMB, Putusan Kasasi Nomor 3160 K/Pdt/2020, serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 735 PK/Pdt/2022 tertanggal 15 Agustus 2022.
BEM juga mengacu pada Pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBg yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan. Mereka menegaskan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dijalankan.
Atas dasar itu, BEM menilai Ketua PN Ambon memiliki kewajiban untuk memimpin dan memerintahkan pelaksanaan eksekusi, bukan menahannya berdasarkan surat dari pihak eksternal yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan putusan.
Pertemuan 30 Oktober Dipersoalkan
BEM juga menolak apabila pertemuan pada 30 Oktober 2026 di PN Ambon dijadikan dasar untuk mendorong proses islah.
Mereka menilai perwakilan Badan Saniri Negeri Tulehu dan Urian Ohorella yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan pihak yang mendukung YPDM, sehingga tidak mewakili kapasitas kelembagaan masyarakat Negeri Tulehu.
BEM menyebut pertemuan itu hanya mencerminkan kehendak segelintir pihak dan tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan sikap seluruh masyarakat Negeri Tulehu.
Ultimatum PN Ambon: Eksekusi atau Demo Besar
Penolakan terhadap islah kini disertai ultimatum terbuka. BEM Unidar bersama pimpinan dan sivitas akademika YDM menyatakan menutup pintu perdamaian dan meminta PN Ambon segera melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.
Jika dalam waktu dekat eksekusi tidak dilakukan, BEM memastikan akan mengerahkan mahasiswa bersama seluruh elemen organisasi kepemudaan (OKP) tingkat komisariat Unidar Ambon untuk menggelar demonstrasi besar-besaran.
Mereka tidak hanya akan menuntut pelaksanaan eksekusi, tetapi juga mendesak pencopotan Ketua PN Ambon yang dinilai tidak profesional dan telah mencederai kepastian hukum di Maluku.
Bagi BEM Unidar, persoalan sengketa kampus tidak seharusnya terus berlarut-larut melalui tawaran perdamaian yang mereka tolak. Mereka menegaskan kepastian hukum harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (Tim)
