Penyelidikan kasus dugaan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bodong yang melibatkan puluhan guru di lingkungan Pemerintah Kota Ambon memasuki pekan kedua.
Namun, proses pengungkapan perkara tersebut mulai dipertanyakan. Pasalnya, penyelidikan dinilai belum secara terang mengungkap siapa yang membuat dokumen tersebut, bagaimana SK diproses hingga berada di tangan para guru, serta siapa yang memasukkan dan kemudian membuat data tersebut tidak lagi terbaca dalam sistem kepegawaian.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah guru mendapati nama mereka tidak tercatat dalam aplikasi resmi MyASN. Padahal, para guru sebelumnya menerima dokumen SK kenaikan pangkat yang mencatut pengesahan Gubernur Maluku.
MenarikDibaca . . .
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan. Jika dokumen tersebut tidak sah, bagaimana proses administrasinya bisa berjalan hingga SK diterima oleh para guru?
Dalam perkembangan pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon, sejumlah nama disebut mulai muncul. Salah satunya Jondri Mursalin, yang disebut sebagai admin staf pada BKPSDM Kota Ambon.
Jondri disebut memiliki komunikasi dengan sejumlah guru yang menjadi korban dalam perkara tersebut. Bahkan, menurut informasi yang diterima, terdapat pembayaran dari para korban kepada pihak yang disebut membantu proses pengurusan SK kenaikan pangkat.
Namun, dugaan keterlibatan tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan belum dapat disimpulkan sebagai keterlibatan dalam pembuatan SK palsu.
Dalam pemeriksaan, disebut pula adanya bukti komunikasi serta transaksi perbankan yang berkaitan dengan sejumlah pihak. Dokumen transaksi tersebut bahkan diklaim telah dikonfirmasi oleh pihak perbankan.
Persoalannya, pemeriksaan kemudian dinilai lebih banyak mengarah pada aliran uang.
Sementara pertanyaan mengenai siapa yang pertama kali menginisiasi pembuatan SK, siapa yang mengusulkan data ke dalam sistem, bagaimana SK bisa diterbitkan, serta siapa yang kemudian melakukan perubahan atau pembatalan data justru dinilai belum terungkap secara menyeluruh.
Informasi lain yang berkembang menyebutkan adanya pihak yang diduga menawarkan jasa pengurusan SK kenaikan pangkat.
Nama L, yang disebut sebagai admin SKP BKPSDM, bersama istrinya, turut disebut dalam informasi yang berkembang. Namun, keterlibatan mereka dalam dugaan pemalsuan SK belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pembuktian dari proses pemeriksaan.
Seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai kasus tersebut sebenarnya dapat ditelusuri melalui jejak administrasi dalam sistem kepegawaian.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya menelusuri transaksi pembayaran, tetapi harus mengikuti seluruh proses administrasi sejak pengusulan hingga perubahan status SK dalam sistem.
“Siapa yang mengusulkan di sistem sampai SK keluar dan siapa yang melakukan pembatalan di sistem sampai administrasi tidak terbaca, dari situ sebenarnya sudah bisa diketahui siapa saja yang bermain dalam kasus ini,” katanya kepada Media netmaluku, Selasa (3/11).
Ia juga menduga ada pihak yang memiliki kepentingan agar perkara tersebut tidak terbuka secara keseluruhan.
“Ada oknum yang memiliki otoritas dalam kasus ini dan merasa terusik kalau kasus ini terang benderang, termasuk proses bayar-membayar dalam proses jabatan dan sebagainya terbongkar ke publik,” ujarnya.
Menurut dia, penyelidikan seharusnya diarahkan untuk membongkar seluruh rantai proses penerbitan SK, bukan hanya mencari pihak yang menerima uang.
Sebab, jika sebuah SK disebut bodong, maka harus dapat dijelaskan bagaimana dokumen tersebut dibuat, siapa yang mengusulkan, siapa yang memproses, bagaimana dokumen bisa sampai kepada korban, serta bagaimana data tersebut bisa muncul dan kemudian tidak lagi tercatat dalam sistem resmi.
“Kalau kita ikuti alurnya, dari proses usulan sampai penerbitan SK, kemudian SK sudah ada di tangan korban lalu dikatakan tidak aktif atau palsu, seharusnya bisa dilihat siapa yang mengusulkan dan siapa yang membatalkan,” katanya.
Ia kemudian mempertanyakan keseriusan Pemkot Ambon dalam menuntaskan perkara tersebut.
Menurutnya, jika pemeriksaan internal Inspektorat Kota Ambon dinilai belum mampu mengungkap perkara secara menyeluruh, pemerintah daerah seharusnya tidak ragu menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.
“Berani tidak Pemerintah Kota Ambon, Wali Kota maupun Sekretaris Kota Ambon menyerahkan proses pemeriksaan ini kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Maluku?” katanya.
Dorongan agar kasus tersebut dibawa ke aparat penegak hukum juga muncul dari pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Informasi yang diterima menyebutkan, sejumlah kerabat L dan G merasa tidak puas terhadap proses pemeriksaan yang berjalan. Mereka menilai terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap pihak yang disebut dalam perkara tersebut.
Kerabat kedua pihak itu bahkan disebut tengah mempertimbangkan langkah untuk membawa persoalan tersebut ke Polda Maluku.
Dengan demikian, perkara SK kenaikan pangkat bodong di lingkungan Pemkot Ambon kini tidak hanya menyangkut puluhan guru yang mengaku menjadi korban.
Lebih jauh, kasus ini menyisakan pertanyaan mengenai sistem administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.
Jika benar terdapat SK yang sempat diterima guru dan kemudian dinyatakan tidak aktif atau tidak terdaftar dalam sistem, maka proses penerbitan hingga perubahan status dokumen tersebut menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan.
Hingga kini, seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian oleh aparat berwenang.
Publik kini menunggu apakah Pemkot Ambon akan menyelesaikan perkara tersebut melalui pemeriksaan internal atau membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengusut lebih jauh dugaan SK kenaikan pangkat bodong yang telah merugikan para guru. (Tim)
