Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto menegaskan pembangunan jembatan di kawasan Sungai Wai Tomu, Kota Ambon, Maluku, dihentikan sementara sampai persyaratan perizinan yang diperlukan selesai dipenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) pengembangan dan pemanfaatan Sungai Wai Tomu yang berlangsung di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Ambon, Kamis (29/10).
Keputusan ini menjadi salah satu hasil pembahasan yang melibatkan Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Kota Ambon, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.
MenarikDibaca . . .
FGD tersebut digelar untuk menyatukan pandangan berbagai pihak mengenai rencana penataan kawasan Sungai Wai Tomu yang diinisiasi Pangdam XV/Pattimura.
Melalui forum itu, sejumlah aspek dibahas, mulai dari prosedur pembangunan, dokumen lingkungan, status kewenangan, hingga keselamatan dan fungsi sungai.
Pangdam XV/Pattimura menegaskan bahwa pembangunan jembatan dihentikan sementara sampai persyaratan perizinan yang diperlukan terpenuhi. Penyelesaian persoalan selanjutnya akan ditempuh melalui koordinasi dengan instansi berwenang, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan, lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat.
Kodam Paparkan Progres Pembangunan
Dalam forum tersebut, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Jolly Suawa memaparkan latar belakang, prosedur, serta perkembangan pembangunan lahan parkir dan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Sungai Wai Tomu.
Julius menyampaikan bahwa dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) untuk proyek tersebut telah diterbitkan.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan dirancang tanpa pilar di tengah sungai guna menjaga aliran sungai. Selain itu, pelaku UMKM yang nantinya menempati kawasan tersebut akan melalui proses seleksi untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Terkait pembiayaan, Julius menegaskan bahwa proyek tersebut bersumber dari sumbangan masyarakat, tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dana hibah pemerintah.
Meski demikian, pembahasan dalam FGD juga mencakup aspek administrasi dan teknis yang perlu diselesaikan bersama instansi berwenang sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.
BWS Maluku Paparkan Persoalan Teknis
Pelaksana Tugas Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik, memaparkan status kewenangan, kronologi korespondensi, serta hasil evaluasi terhadap sejumlah aspek pembangunan.
Aspek yang dibahas meliputi administrasi, hidraulika, keselamatan, dan fungsi sungai.
Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman antara Kodam XV/Pattimura, pemerintah daerah, dan instansi teknis mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam penataan kawasan Sungai Wai Tomu.
Pembangunan di kawasan sungai memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek, termasuk kelancaran aliran air, keselamatan konstruksi, serta keberlanjutan fungsi lingkungan.
Karena itu, penyelesaian persyaratan perizinan menjadi bagian penting sebelum pembangunan jembatan dapat dilanjutkan.
Wali Kota Ambon Dukung Penataan Sesuai Aturan
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyatakan dukungannya terhadap penataan kawasan Sungai Wai Tomu selama pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu fungsi lingkungan sungai.
Bodewin menekankan pentingnya sinergi antara Kodam XV/Pattimura, pemerintah daerah, dan instansi teknis untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Beta par Ambon, Ambon par semua; beta par Kodam, Kodam par beta,” ujar Bodewin dalam forum itu.
Menurutnya, semangat kebersamaan harus menjadi landasan dalam membangun Kota Ambon, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan dan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengimbau Kodam, pemerintah daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi.
Bodewin berharap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan perdebatan di media sosial, sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai persoalan tersebut.
Akademisi Ingatkan Pentingnya Fungsi Sungai
Mantan Gubernur Maluku ke-11, Brigjen TNI (Purn.) Karel Albert Ralahalu, turut mengapresiasi inisiatif Pangdam XV/Pattimura dalam menata kawasan Sungai Wai Tomu dan Pasar Mardika.
Ia berharap penataan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pengembangan destinasi wisata baru di Kota Ambon.
Sementara itu, Ketua Kajian Studi Lingkungan Universitas Pattimura, Abraham Tualessy, mengapresiasi gagasan pengembangan ruang publik di kawasan Wai Tomu.
Berdasarkan pengamatan lapangan, Abraham menjelaskan bahwa kondisi genangan di kawasan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk hujan dan pasang laut.
Ia menekankan bahwa pengembangan kawasan harus didukung dokumen lingkungan sesuai klasifikasi kegiatan, tetap menjaga fungsi sungai, dan memberikan kesempatan bagi UMKM lokal untuk berkembang.
Menurutnya, penataan kawasan perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ruang publik, kegiatan ekonomi masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Perwakilan media Lensa Maluku, Wan Sangadji, juga mengapresiasi gagasan penataan kawasan perkotaan yang diinisiasi Kodam XV/Pattimura.
Ia mendorong BWS Maluku sebagai instansi teknis yang berwenang untuk memperkuat koordinasi dan memberikan kejelasan terkait rekomendasi teknis kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Pembangunan Menunggu Perizinan Selesai
FGD tersebut turut dihadiri Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Wali Kota Ambon, Dankodaeral IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, Dandim 1504/Ambon, para asisten dan kepala dinas terkait, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan LSM, serta insan pers.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil diskusi oleh para pejabat dan tamu undangan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan.
Dengan keputusan tersebut, Pangdam XV/Pattimura menegaskan bahwa pembangunan jembatan di kawasan Sungai Wai Tomu tidak dilanjutkan sementara sampai persyaratan perizinan yang diperlukan selesai dipenuhi.
Penyelesaian selanjutnya akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi berwenang, dengan tetap memperhatikan aspek administrasi, teknis, keselamatan, lingkungan, serta manfaat bagi masyarakat.
Keputusan ini menempatkan penyelesaian perizinan sebagai tahapan penting sebelum pembangunan jembatan di kawasan Sungai Wai Tomu itu dapat dilanjutkan. (Tim)
