Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga kini belum menggelar ekspose untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Perusahaan Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), PT Bipolo Gidin, tahun anggaran 2016-2020.
Perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Tim penyidik masih melengkapi sejumlah keterangan saksi dan dokumen yang dibutuhkan sebelum proses penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Nilai anggaran yang dikelola PT Bipolo Gidin dalam periode tersebut mencapai Rp41.516.260.450. Dana tersebut berasal dari sejumlah sumber, yakni subsidi Kementerian sebesar Rp36.016.260.450, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bursel sebesar Rp4 miliar, serta pinjaman perbankan senilai Rp1,5 miliar.
MenarikDibaca . . .
Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer Jongker Orno, mengatakan penyidik saat ini masih berkoordinasi dengan auditor BPK RI untuk memastikan seluruh dokumen dan keterangan yang diperlukan telah terpenuhi.
“Jadi biasanya BPK dengan kita koordinasi dulu. Kalau ada dokumen dan keterangan saksi yang masih kurang, ya kita harus lengkapi sesuai permintaan auditor,” kata Orno, Jumat (4/9).
Menurut Orno, kelengkapan dokumen dan keterangan saksi menjadi bagian penting sebelum BPK melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
Jika seluruh kebutuhan pemeriksaan dinilai telah cukup, BPK selanjutnya akan menerbitkan Surat Perintah Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
“Jadi tahapannya seperti itu. Tapi alangkah baiknya tanyakan saja ke Penkum untuk mendapat informasi detail, karena di sini juga kita semuanya lewat Penkum,” ujarnya.
Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana
Sebelumnya, Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy, menyampaikan bahwa penyelidikan terhadap PT Bipolo Gidin telah menemukan adanya indikasi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran perusahaan daerah tersebut.
Dari pemeriksaan awal, PT Bipolo Gidin diketahui memperoleh dana subsidi Kementerian sebesar Rp36.016.260.450. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab Bursel sebesar Rp4 miliar dan pinjaman perbankan sebesar Rp1,5 miliar.
Total dana yang diterima perusahaan mencapai Rp41.516.260.450.
“Dari total anggaran tersebut, maka nanti untuk kerugian keuangan negaranya akan dihitung oleh ahli pada tahap penyidikan,” kata Ardy.
Penyidik sebelumnya telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran PT Bipolo Gidin. Mereka terdiri dari pejabat Pemerintah Kabupaten Bursel, pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Maluku, pejabat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, serta jajaran direksi dan manajemen PT Bipolo Gidin.
Total terdapat 20 orang yang telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan.
Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, tim penyelidik menemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana perusahaan.
Dugaan tersebut antara lain berkaitan dengan penggunaan hasil penjualan tiket, dana subsidi, penyertaan modal, hingga pinjaman modal kerja yang diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan adanya pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin.
“Tim penyelidik telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan uang subsidi dan/atau penyertaan modal dan/atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT Bipolo Gidin,” ujar Ardy.
Kelola Dua Layanan Kapal
PT Bipolo Gidin sendiri diketahui mengelola layanan penyeberangan di wilayah Maluku melalui sejumlah rute.
KMP Tanjung Kabat melayani rute Ambon–Ambalau–Wamsisi–Namrole–Leksula–Kepala Madan. Sementara KMP Lorry Amar melayani rute Tual–Teor–Kesui–Gorom–Geser–Air Nanang–Ambalau dan kembali atau pulang-pergi.
Pengelolaan anggaran perusahaan, termasuk dana subsidi dan penyertaan modal, kini menjadi fokus penyidikan Kejati Maluku.
Meski dugaan penyimpangan telah ditemukan pada tahap penyelidikan, hingga Jumat (4/9), Kejati Maluku belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
Penyidik masih melengkapi alat bukti, keterangan saksi, dan dokumen sebelum proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI dilakukan.
Besaran kerugian negara Rp41,5 miliar juga belum dapat disebut sebagai kerugian negara. Angka tersebut merupakan total dana yang diterima dan dikelola PT Bipolo Gidin, sementara nilai kerugian keuangan negara nantinya akan ditentukan melalui proses audit atau penghitungan oleh pihak berwenang. (Erhan)
