Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) mencuat di SD Negeri SP2 Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku.
Informasi tersebut disampaikan salah satu orang tua siswa yang menyebut dana bantuan yang seharusnya diterima secara utuh diduga tidak seluruhnya sampai ke tangan siswa. Dugaan itu disebut telah terjadi sebanyak dua kali.
Untuk siswa kelas 3 hingga kelas 6, dana PIP disebut sebesar Rp450 ribu. Namun, menurut sumber, siswa hanya menerima Rp400 ribu karena diduga terdapat pengurangan Rp50 ribu.
MenarikDibaca . . .
Sementara untuk siswa kelas 1 dan 2, sumber menyebut besaran bantuan yang diterima sebesar Rp220 ribu.
“Jumlah PIP itu per orangnya dapat Rp450 ribu untuk kelas 3-6. Kalau masih kelas 1 dan 2, PIP hanya sebesar Rp220 ribu. Kalau dipotong Rp50 ribu, jadi terima sisanya,” ujar salah satu orang tua siswa kepada Netmaluku.com, Rabu (2/9).
Kepsek Bantah Ada Pemotongan
Kepala SD Negeri SP2 Debowae, Abdul Muin, membantah adanya pemotongan dana PIP oleh pihak sekolah.
Ia menegaskan siswa tetap menerima dana PIP sesuai dengan nominal yang menjadi hak mereka. Menurut Muin, tidak ada dana yang dipotong untuk kepentingan pribadi maupun atas kemauan pihak sekolah.
“Tidak benar itu ada pemotongan. Siswa terima utuh, saya tidak melakukan pemotongan,” kata Muin.
Muin menjelaskan, proses pencairan dana PIP di sekolahnya memiliki tantangan tersendiri karena jarak sekolah dengan bank penyalur cukup jauh.
Menurutnya, orang tua siswa harus mengeluarkan biaya transportasi apabila datang langsung ke bank, baik menggunakan ponton maupun kendaraan. Selain biaya perjalanan, proses administrasi pencairan juga membutuhkan waktu.
Ia juga menyebut adanya kebutuhan materai dalam proses pencairan dana PIP.
“Untuk mengambil dana PIP itu, per siswa harus memiliki tiga materai. Kalau satu materai dibeli di luar harganya Rp15 ribu, jadi tiga materai Rp45 ribu,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Muin mengatakan para orang tua siswa kemudian sepakat memberikan kuasa kepadanya untuk membantu proses pencairan dana PIP di bank.
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah orang tua siswa yang harus menempuh perjalanan cukup jauh dan menghabiskan waktu apabila mengurus pencairan secara langsung.
“Para orang tua siswa sepakat, kalau pencairan PIP saya wakilkan dan saya ambil sendiri di bank. Ini untuk mempermudah para orang tua. Sebab kalau ke bank juga membutuhkan waktu lama, tidak langsung terima kalau kita ke bank,” jelasnya.
Muin kembali menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dana PIP.
“Saya pertegas, tidak ada pemotongan, dan semua yang saya lakukan itu sudah kesepakatan orang tua,” katanya.
Hanya 15 Siswa Disebut Menerima PIP
Sementara itu, sumber dari kalangan orang tua siswa menyebut pada pembagian terakhir hanya sekitar 15 siswa yang menerima dana PIP.
Menurut sumber tersebut, proses pencairan dilakukan melalui pihak sekolah. Ia menyebut kepala sekolah yang mengambil dana tersebut di bank sebelum kemudian dibagikan kepada siswa di sekolah.
“Kemarin pembagian sekitar 15 saja, kan kepsek yang cairkan dan ambil di sekolah. Sepertinya, soalnya yang dibagikan hanya segitu. Untuk data riil mungkin hubungi BRI,” ujar sumber.
Namun, keterangan tersebut masih berupa informasi dari sumber dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada bank penyalur maupun instansi terkait.
PIP Merupakan Bantuan Pendidikan
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga yang memenuhi kriteria penerima.
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa dan mencegah anak putus sekolah.
Dana PIP pada prinsipnya diperuntukkan bagi kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, seragam, sepatu, buku, transportasi, maupun kebutuhan pendidikan lainnya sesuai ketentuan program.
Karena bantuan tersebut diperuntukkan bagi peserta didik penerima, mekanisme pencairan dan penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dugaan Perbedaan Data Siswa di Dapodik
Selain persoalan PIP, sumber juga menyampaikan adanya dugaan perbedaan antara jumlah siswa yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan siswa yang aktif mengikuti proses pembelajaran.
Menurut sumber, terdapat 33 siswa yang tercatat dalam Dapodik SD Negeri SP2 Debowae untuk kelas 1 hingga kelas 6. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 27 siswa yang disebut aktif.
“Ada 33 siswa yang terdata di Dapodik, tapi yang aktif hanya 27 orang. Soalnya enam orang itu siswa siluman, yang namanya saja di Dapodik tapi tidak ada orangnya,” ungkap sumber.
Informasi mengenai data tersebut masih perlu diverifikasi melalui data resmi sekolah dan Dapodik. Karena itu, istilah yang disampaikan sumber mengenai adanya “siswa siluman” belum dapat disimpulkan sebagai fakta sebelum ada pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Kepsek Akui Ada Biaya Kegiatan Pramuka
Persoalan lain yang turut disampaikan sumber adalah dugaan pungutan dalam kegiatan Pramuka di Ranting Waelata selama periode 2024 hingga 2026.
Menurut sumber, orang tua siswa yang mengikuti kegiatan Pramuka disebut dibebankan biaya Rp100 ribu serta satu kilogram beras.
Sementara bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan Pramuka, disebut tetap dikenakan biaya sebesar Rp20 ribu per siswa.
Terkait hal tersebut, Muin mengakui memang terdapat biaya tambahan untuk kegiatan Pramuka. Namun, ia membantah jika biaya tersebut merupakan pungutan liar yang dilakukan secara sepihak.
“Kalau terkait dengan adanya tambahan biaya untuk kegiatan Pramuka itu saya tidak pungkiri. Tapi sekali lagi, itu atas kesepakatan orang tua siswa juga,” kata Muin.
Ia menjelaskan, kegiatan Pramuka membutuhkan biaya operasional, termasuk kebutuhan konsumsi selama kegiatan.
“Karena kegiatan Pramuka juga butuh biaya dan konsumsi,” tambahnya.
Muin menegaskan, biaya tersebut bukan pungutan atas kemauannya sendiri, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama orang tua siswa dan komite sekolah.
“Jadi informasi yang berkembang saat ini sangat tidak benar saya lakukan pemotongan maupun pungli atas kemauan sendiri. Tetapi sebenarnya kesepakatan orang tua bahkan komite,” tegasnya.
Ia juga mempersilakan pihak yang ingin mengetahui persoalan tersebut secara lebih jelas untuk datang langsung ke sekolah dan melakukan konfirmasi.
“Kalau tidak percaya, silakan datang langsung ke sekolah dan konfirmasi langsung,” pungkas Muin. (Tim)
