Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengungkap peran mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, MM, dalam perkara dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku Tahun Anggaran 2020.
MM ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku pada Senin (31/8).
Penetapan MM menjadi sorotan karena saat proyek tersebut berlangsung, ia menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku periode 2020 hingga 2021.
MenarikDibaca . . .
Dalam kapasitasnya sebagai PA, penyidik menduga MM memiliki sejumlah peran dalam proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek tersebut.
Salah satu dugaan yang paling menonjol adalah MM disebut memerintahkan atau mengarahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pencairan dana yang tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, SH, MH, mengungkapkan dugaan tersebut dalam siaran pers terkait penetapan dan penahanan MM.
“Memerintahkan atau mengarahkan PPK untuk memproses pencairan dana yang tidak sesuai dengan progress fisik,” kata Radot dalam keterangan resmi Kejati Maluku, Senin (31/8).
Diduga Tidak Menguji Kebenaran Dokumen
Selain dugaan mengarahkan pencairan dana, penyidik juga menduga MM tidak menjalankan kewenangannya secara cermat sebelum menandatangani dokumen pencairan.
MM disebut tidak menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih sebelum menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
Penyidik juga menduga MM tidak meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan ikatan maupun perjanjian pengadaan barang dan jasa.
Dalam perkara tersebut, MM juga disebut bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Diduga Tak Benar dalam Perencanaan Pengadaan
Peran MM yang didalami penyidik tidak hanya berkaitan dengan proses pembayaran.
Kejati Maluku juga menyebut MM diduga tidak menetapkan perencanaan pengadaan dengan benar.
Selain itu, MM diduga tidak melakukan langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku.
“Tidak menetapkan perencanaan pengadaan dengan benar dan tidak melakukan pencegahan terjadinya kebocoran anggaran,” ujar Radot.
Rangkaian dugaan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan yang kemudian digunakan Kejati Maluku untuk menetapkan MM sebagai tersangka.
Kerugian Negara Rp3,83 Miliar
Dalam perkara ini, penyidik juga telah memperoleh hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/SP-1079/PW25/5/2026 tertanggal 17 Juni 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.833.908.869,11 atau sekitar Rp3,83 miliar.
Kejati Maluku menyatakan penetapan MM sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka Tim Penyidik telah menetapkan MM selaku PA atau Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebagai tersangka,” kata Radot.
MM kemudian langsung ditahan oleh penyidik Kejati Maluku.
Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 31 Agustus 2026 hingga 19 September 2026. MM ditahan di Rutan Kelas IIA Ambon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Maluku Nomor PRINT-08/Q.1/Fd.2/08/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Disangkakan Pasal Korupsi
Dalam perkara ini, MM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau subsidiair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, berikut ketentuan penyertaan sebagaimana tercantum dalam surat penetapan tersangka.
Penetapan MM sebagai tersangka membuat penyidikan kasus dugaan korupsi proyek air bersih Pulau Haruku kembali berkembang.
Posisi MM sebagai Pengguna Anggaran menjadi bagian penting yang didalami penyidik. Terutama terkait dugaan pengarahan proses pencairan dana, pemeriksaan dokumen, penandatanganan SPM, perencanaan pengadaan hingga kewajiban melakukan pencegahan terhadap kebocoran anggaran. (Tim)
