Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pegawai PT Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut) tahun anggaran 2020-2021.
Kasus yang menelan anggaran sekitar Rp17 miliar tersebut kini masih berada dalam tahap penyidikan. Penetapan tersangka belum dilakukan karena tim penyidik masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK RI.
Kasi Intel Kejari Ambon, Sudarmono, mengatakan hasil audit BPK menjadi salah satu dasar penting bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum dalam perkara tersebut.
MenarikDibaca . . .
“Tim masih terus menunggu hasil audit BPK RI hingga saat ini. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, baru selanjutnya kita lakukan penetapan tersangka,” ujar Sudarmono, Minggu (16/8).
Menurutnya, hasil audit tersebut diperlukan untuk mengetahui secara pasti jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas tersebut.
Sudarmono menyebut pihaknya juga terus memantau perkembangan proses audit yang dilakukan BPK. Namun, hingga kini Kejari Ambon belum mendapatkan kepastian kapan hasil penghitungan kerugian negara itu akan diselesaikan.
“Kita juga sudah cek terus perkembangannya, tapi belum ada hasil dari BPK sejauh ini untuk kapan diselesaikan,” katanya.
Kasus Naik ke Penyidikan
Dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas Bank Maluku-Malut ini sebelumnya telah melalui tahap penyelidikan. Setelah menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi, Kejari Ambon kemudian meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
Peningkatan status perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Prin-08/Q.1.10/Fd.2/11/2025 tertanggal 6 November 2025.
Dari hasil penelusuran penyidik, pengadaan pakaian dinas tersebut dilakukan dalam dua tahun anggaran.
Pada 2020, Bank Maluku-Malut mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas bagi para pegawainya.
Setahun kemudian, pada 2021, anggaran kembali dikucurkan dengan nilai yang lebih besar, yakni sekitar Rp10 miliar.
Dengan demikian, total anggaran yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas pegawai Bank Maluku-Malut selama dua tahun tersebut mencapai sekitar Rp17 miliar.
Kini, penyidik Kejari Ambon masih menunggu hasil audit BPK RI untuk memastikan nilai kerugian negara sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (Tim)
