Kapolsek Leihitu, IPTU LOY, ditangkap dan langsung dicopot dari jabatannya setelah hasil pemeriksaan urine menyatakan dirinya positif mengandung metamfetamin dan amfetamin, zat yang merupakan kandungan narkotika jenis sabu.
Selain menjalani proses Kode Etik Profesi Polri (KEPP), perwira polisi tersebut juga ditempatkan di tempat khusus (Patsus) dan terancam diproses secara pidana.
Kasus ini terungkap saat Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku menggelar kegiatan Penegakan, Penertiban, dan Disiplin (Gaktiblin) rutin pada Selasa (11/8). Pemeriksaan menyasar berbagai bentuk pelanggaran personel Polri, mulai dari judi online, penyalahgunaan senjata api hingga penyalahgunaan narkotika.
MenarikDibaca . . .
Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tertanggal 11 Agustus 2026, IPTU LOY dinyatakan positif mengandung metamfetamin dan amfetamin. Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat Regen Kit Narkoba dan diperkuat hasil pemeriksaan petugas Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Maluku.
Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Jarot Sungkowo mengatakan, temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku tanpa ada perlakuan khusus.
“Setiap anggota Polri wajib menjadi contoh dalam menaati hukum dan menjaga kehormatan institusi. Ketika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, Bidpropam akan melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegas Jarot.
Pada malam harinya, Bidpropam menggelar perkara yang melibatkan unsur Itwasda, Biro SDM, dan Bidkum Polda Maluku. Hasil gelar perkara merekomendasikan agar kasus tersebut dinaikkan ke tahap pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
IPTU LOY juga ditempatkan di tempat khusus (Patsus) selama 20 hari, mulai 11 hingga 30 Agustus 2026, karena perkara tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
Selain proses etik, Bidpropam telah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk mendalami aspek pidana apabila ditemukan unsur penyalahgunaan narkotika.
Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto melalui Kabid Humas Kombes Pol. Rositah Umasugi menegaskan institusi tidak akan melindungi anggota yang terbukti melanggar hukum.
“Terhadap yang bersangkutan akan kami proses dan tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang akan ditutup-tutupi. Setiap anggota harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya.
Kapolda juga memastikan IPTU LOY akan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Leihitu atau dinonjobkan sebagai bagian dari penegakan disiplin dan pembenahan internal Polri.
“Yang bersangkutan harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, termasuk proses kode etik. Untuk jabatannya akan dilakukan langkah sesuai ketentuan, termasuk pelepasan dari jabatan atau non-job sebagai bagian dari penegakan disiplin dan pembenahan internal,” ujarnya.
Kapolda menegaskan, tidak ada anggota Polri yang kebal hukum karena jabatan yang diembannya.
“Saya tidak ingin ada anggota yang merasa kebal terhadap aturan karena jabatan yang diembannya. Polri harus menjadi institusi yang memberikan contoh dalam penegakan hukum. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari internal dan dilakukan secara konsisten,” tegasnya. (Tim)
