Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, yang dikerjakan Dinas PUPR Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, memasuki babak baru.
Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, ES mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kepala Dinas PUPR Maluku berinisial MM yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Pengakuan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum ES, Abdul Safri Tuakia, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan maraton di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin (10/8).
MenarikDibaca . . .
Menurut Tuakia, pemeriksaan terhadap ES berlangsung sejak pukul 11.30 hingga 17.40 WIT. Dalam pemeriksaan itu, kliennya mengaku hanya menjalankan perintah atasan terkait proses pencairan dana proyek yang kini berujung pada perkara pidana.
“Klien kami menjelaskan bahwa saat dirinya masuk sebagai PPK pada tahap kedua, pencairan anggaran sudah mencapai 50 persen, sementara progres fisik di lapangan baru sekitar 20 persen. Ia hanya melanjutkan pekerjaan yang sejak awal sudah bermasalah,” kata Tuakia.
Ia mengungkapkan, ES sempat menolak melakukan pencairan dana hingga 75 persen karena melihat adanya persoalan di lapangan. Namun, menurutnya, pencairan tersebut tetap dilakukan atas arahan Kepala Dinas selaku KPA.
Bahkan, saat proses pencairan 100 persen, ES kembali disebut menolak. Namun, karena mendapat perintah langsung dari atasannya, termasuk dipanggil ke rumah kepala dinas, pencairan dana akhirnya tetap dilakukan kepada pihak kontraktor.
“Klien kami diperintahkan untuk segera mencairkan 100 persen pembayaran proyek kepada kontraktor. Sebagai bawahan, ia hanya menjalankan perintah pimpinan saat itu,” ujar Tuakia.
Tak hanya itu, kuasa hukum ES juga membantah tanda tangan kliennya dalam dokumen Provisional Hand Over (PHO) yang menjadi dasar pencairan 100 persen anggaran.
“Dokumen PHO tersebut bukan ditandatangani oleh klien kami. Hal itu sudah disampaikan secara tegas di hadapan penyidik Kejati Maluku,” katanya.
Berdasarkan keterangan tersebut, tim kuasa hukum mendesak Kejati Maluku segera memeriksa dan menetapkan MM sebagai tersangka. Mereka menilai pihak yang memberi perintah pencairan dana seharusnya juga dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Logika hukumnya, bagaimana mungkin orang yang menerima perintah sudah menjadi tersangka, sementara pihak yang diduga memerintahkan pencairan belum diproses. Kami meminta Kejati tidak tebang pilih dalam menangani perkara ini,” tegas Tuakia.
Ia bahkan menyebut MM sebagai pihak yang diduga berperan sebagai intellectual dader atau aktor intelektual dalam perkara tersebut.
Selain itu, pihaknya juga membuka peluang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan ke kepolisian apabila fakta tersebut terbukti dalam proses persidangan.
“Jika nanti terungkap di persidangan, kami akan mengkaji langkah hukum terkait dugaan pemalsuan tanda tangan,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Tuakia juga menyatakan pihaknya mempertimbangkan membawa perkara tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila Kejati Maluku tidak menetapkan KPA sebagai tersangka.
Di sisi lain, perkembangan penyidikan juga ditandai dengan pengembalian uang sebesar Rp150 juta oleh Direktur dan Kuasa Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Construction kepada penyidik Kejati Maluku. Pengembalian dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Senin (10/8).
Terkait besaran kerugian negara yang didakwakan penyidik, Tuakia menilai nilai tersebut belum bersifat final dan masih harus dibuktikan dalam persidangan melalui alat bukti, keterangan saksi maupun ahli.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap para tersangka.
“Klien kami belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Karena itu kami meminta masyarakat tidak menghakimi atau membentuk opini yang melampaui proses hukum yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Tiar)
