Kepolisian Daerah (Polda) Maluku memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan penggerebekan terhadap seorang personel Polisi Wanita (Polwan) di sebuah indekos di kawasan Tanah Tinggi, Kota Ambon, Sabtu (8/8) dini hari tersebut.
Polda Maluku menegaskan bahwa berdasarkan hasil penanganan awal Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), tidak ditemukan seorang laki-laki lain berada di dalam kamar saat petugas melakukan pemeriksaan.
Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi, menjelaskan laporan awal diterima sekitar pukul 00.29 WIT dari Brigpol Ronny Maryo Loupatty yang melaporkan dugaan istrinya berada di sebuah kamar indekos bersama pria lain.
MenarikDibaca . . .
Menindaklanjuti laporan tersebut, personel piket Bidpropam langsung mendatangi lokasi untuk memastikan situasi tetap aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan keamanan.
Setibanya di lokasi, petugas menemukan sepeda motor milik personel Polwan yang dilaporkan terparkir di depan indekos. Selain itu, sandal yang diduga milik personel tersebut juga ditemukan berada di depan kamar nomor 402 di lantai empat.
Petugas kemudian berkoordinasi dengan pemilik indekos dan Ketua RT setempat. Dari hasil koordinasi diketahui bahwa personel Polwan tersebut telah menempati kamar indekos itu selama kurang lebih dua pekan.
Situasi sempat menjadi perhatian warga hingga sekitar 20 orang berkumpul di lokasi. Demi menjaga kondisi tetap kondusif, pelapor kemudian menghubungi layanan darurat Polri 110 sehingga personel siaga datang melakukan pengamanan.
Menurut Rositah, setelah situasi kembali terkendali, petugas tetap melakukan pemantauan hingga akhirnya sekitar pukul 04.53 WIT pintu kamar dibuka dari dalam.
“Petugas mendapati yang bersangkutan berada seorang diri di dalam kamar. Tidak ditemukan keberadaan laki-laki lain sebagaimana informasi awal yang dilaporkan,” ujar Rositah, Minggu (9/8).
Karena itu, Polda Maluku meluruskan pemberitaan yang menimbulkan kesan bahwa personel Polwan tersebut kembali tertangkap sedang bersama laki-laki lain.
Meski demikian, Polda Maluku membenarkan bahwa personel yang sama sebelumnya telah menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berdasarkan laporan yang dibuat suaminya pada 9 Mei 2026.
Perkara tersebut telah melalui tahapan klarifikasi, penyelidikan Paminal hingga gelar perkara eksternal pada 2 Juni 2026. Hasil gelar perkara menyimpulkan terdapat cukup bukti dugaan pelanggaran kode etik sehingga kasus dilimpahkan ke Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof) untuk diproses lebih lanjut.
Rositah juga mengungkapkan bahwa pada Juli 2026 pelapor telah mengajukan pencabutan laporan. Namun, pencabutan tersebut tidak menghentikan proses etik yang sedang berjalan.
“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur, maka proses kode etik tetap berjalan meskipun laporan telah dicabut,” jelasnya.
Polda Maluku menegaskan terdapat dua persoalan yang berbeda dalam kasus ini. Pertama, terkait laporan dugaan penggerebekan pada 8 Agustus 2026 yang hasil pemeriksaan di lokasi tidak menemukan laki-laki lain di dalam kamar. Kedua, mengenai perkara dugaan pelanggaran kode etik sebelumnya yang hingga kini masih diproses sesuai mekanisme internal Polri.
Rositah menambahkan institusinya tidak akan menutup-nutupi apabila ada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, di sisi lain, Polda Maluku juga berkewajiban melindungi setiap personel dari informasi yang belum terverifikasi secara utuh.
“Polda Maluku mengajak masyarakat untuk tidak melakukan penghakiman melalui media sosial maupun ruang publik sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Informasi yang berkembang harus tetap berdasarkan fakta dan tidak mendahului proses hukum maupun kode etik yang sedang berjalan,” pungkasnya. (Erhan)
