Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam pernyataan kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Hotman Paris Hutapea, yang dinilai telah merendahkan profesi jurnalis saat menjalankan tugas peliputan di lapangan.
Dalam siaran pers yang diterima pada Minggu (19/7), IJTI menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Organisasi profesi tersebut menilai, jurnalis bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjalankan amanat publik dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menyampaikan bahwa aktivitas jurnalis yang mengajukan pertanyaan kritis kepada narasumber tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intimidasi ataupun upaya mencari persoalan.
MenarikDibaca . . .
“Tindakan jurnalis mengajukan pertanyaan kritis, tajam, maupun konfirmasi kepada narasumber bukan bentuk intimidasi atau mencari masalah. Menanyakan informasi adalah kewajiban profesi jurnalis untuk menghasilkan produk berita yang berimbang atau cover both sides,” demikian pernyataan IJTI dalam siaran persnya, yang diterima netmaluku.com.
IJTI menegaskan bahwa seluruh wartawan dalam menjalankan profesinya terikat pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi tersebut mengutip Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak beritikad buruk.
Selain itu, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik juga mengamanatkan agar wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Menurut IJTI, menghormati profesi jurnalis merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum sekaligus bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
“IJTI mengingatkan pentingnya sikap saling menghormati dan menjaga etika komunikasi antarprofesi. Mengeluarkan pernyataan yang merendahkan profesi lain sama saja dengan mencederai nilai-nilai profesionalisme itu sendiri,” tulis organisasi Pers tersebut.
Dalam pernyataan resminya, IJTI juga menyampaikan empat sikap resmi. Pertama, mengecam segala bentuk tindakan verbal maupun nonverbal yang merendahkan martabat profesi jurnalis. Kedua, mengimbau seluruh pihak untuk menghormati jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Ketiga, IJTI mengingatkan bahwa apabila terdapat keberatan terhadap produk jurnalistik maupun perilaku wartawan di lapangan, penyelesaiannya telah diatur melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers, yakni melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, atau pengaduan kepada Dewan Pers, bukan dengan intimidasi maupun pelecehan terhadap profesi jurnalis.
Keempat, IJTI menginstruksikan seluruh anggotanya serta jurnalis televisi di Indonesia agar tetap bekerja secara profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, dan tidak gentar dalam menyampaikan kebenaran demi kepentingan publik.
IJTI berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga kemerdekaan pers serta membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati antarprofesi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. (Tim)
