Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Komando Daerah Militer XV/Pattimura menertibkan aktivitas penambangan pada tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Operasi penertiban ini dilakukan mulai 27 April hingga 14 Mei 2026.
Dilansir dari Kumparan, Upaya ini dilakukan sebagai bagian dalam menjaga stabilitas keamanan serta kelestarian lingkungan di wilayah Maluku.
Sebelum operasi penertiban dimulai, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon bersama Satgas PKH juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang ilegal.
MenarikDibaca . . .
Adapun operasi penertiban ini dilakukan oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat unsur Satpur, Banpur, dan Satuan Teritorial jajaran Kodam XV/Pattimura dari Pulau Buru dan Pulau Ambon.
Tim melakukan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak serta penyisiran area base camp, termasuk lokasi pemurnian emas. Dari hasil penyisiran, tim juga menemukan adanya lokasi penjualan minuman keras serta praktik prostitusi.
Selain itu, tim juga mengamankan 16 warga negara asing asal China yang diduga terlibat. Mereka langsung diserahkan ke pihak Imigrasi.
Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Doddy Tri Winarto, mengatakan penertiban yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengosongan lahan, tetapi juga mencakup penanganan menyeluruh terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan.
“Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya,” ujar Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Doddy Tri Winarto, dalam keterangannya, Minggu (3/5).
“Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara,” tegasnya.
Doddy menegaskan, pihaknya bersama Pemda setempat akan melakukan penataan kembali kawasan tambang.
“Bersama jajaran Pemprov Maluku, kami berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak,” ucap dia.
“TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal,” lanjutnya.
