Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Yarler, Kota Tual, tahun anggaran 2020.
Keempat tersangka masing-masing berinisial ASR, OSP, MR, dan CS. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual pada Senin (16/11/2026), sekaligus langsung menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengusut dugaan penyimpangan dalam pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) tembok penahan tanah Yarler yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual tahun 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dalam perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan penyimpangan berupa penggelembungan harga atau mark-up serta ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.241.622.133,64. Sementara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan penyimpangan dalam proyek itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp500 juta.
Dalam proses hukum, penyidik menerapkan sangkaan berbeda terhadap para tersangka sesuai dengan peran masing-masing.
Tersangka ASR, OSP, dan CS disangkakan secara primair melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara sangkaan subsidair terhadap ketiganya menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Adapun tersangka MR disangkakan secara primair melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Usai penetapan tersangka, keempatnya langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan penyidik terhadap masing-masing tersangka.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tual, Jonanes Felubun, membenarkan penetapan dan penahanan empat tersangka tersebut.
Penetapan empat tersangka ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan anggaran daerah. (Tim)















