Program revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, yang seharusnya mendukung peningkatan kualitas sarana pendidikan, kini terseret perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur menahan seorang pejabat Dinas Pendidikan berinisial RS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) SMP. Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi pada pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Penahanan dilakukan pada Senin (16/11/2026), setelah RS memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Sebelumnya, RS telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 November 2026. Namun, saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik.
Tim penyidik kemudian kembali melayangkan panggilan. RS akhirnya datang memenuhi panggilan tersebut. Setelah pemeriksaan, penyidik memutuskan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
RS selanjutnya dititipkan di Rumah Tahanan Polres Seram Bagian Timur.
Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan RS dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan/atau Pasal 12B ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga mencantumkan ketentuan Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor serta pasal-pasal lain sebagaimana tertuang dalam sangkaan perkara.
Seksi Intelijen Kejari Seram Bagian Timur menyatakan, penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pendidikan tahun 2026.
Kejaksaan menegaskan anggaran revitalisasi sekolah harus digunakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh mengalami kebocoran akibat penyimpangan.
Penyidikan pun belum berhenti pada RS. Tim penyidik masih mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran program revitalisasi sekolah.
Kejari SBT juga menegaskan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan. (Tim)














