Pemerintah Provinsi Maluku mendesak percepatan pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta pihak Inpex bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) segera merealisasikan pembayaran kompensasi berdasarkan hasil penilaian dan data masyarakat yang telah diverifikasi.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11).
MenarikDibaca . . .
Rapat ini secara khusus membahas percepatan penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan (PDSK), terutama pemenuhan hak-hak warga yang terdampak langsung pembangunan fasilitas proyek gas raksasa tersebut.
Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, yang juga menjabat Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan PDSK, menjelaskan bahwa penyelesaian hak masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mengawal percepatan proyek Blok Masela.
Menurutnya, terdapat sejumlah bentuk penanganan yang disiapkan bagi masyarakat terdampak. Selain pembayaran kompensasi, pemerintah juga memastikan pemberian bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi warga yang memenuhi ketentuan.
Pemerintah turut menyiapkan relokasi enam unit rumah warga yang berada di area pembangunan proyek, termasuk penyediaan lokasi dan hunian pengganti.
Hak masyarakat lainnya yang menjadi perhatian adalah penggantian biaya tanaman tumbuh. Sementara bantuan peralatan hidup masih menunggu penetapan besaran nilai setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Kehadiran Inpex, SKK Migas, unsur TNI-Polri, serta Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan.
Bagi Pemprov Maluku, percepatan pembangunan Blok Masela tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah proyek. Penyelesaian hak warga harus berjalan beriringan dengan seluruh tahapan investasi.
Pemerintah berharap penyelesaian PDSK dapat segera dituntaskan sehingga pembangunan Blok Masela berjalan lebih cepat tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian bagi masyarakat.
Proyek Blok Masela sendiri menjadi salah satu investasi strategis nasional yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Erhan )
