Dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, diduga menjadi ladang korupsi. Proyek yang dibiayai menggunakan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut tidak menunjukkan progres pekerjaan hingga masa kontrak berakhir.
Hasil pemeriksaan menemukan progres fisik kedua proyek hanya nol persen, sementara uang muka pekerjaan telah dicairkan.
Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.
MenarikDibaca . . .
Ketiga tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11).
Dua proyek tersebut memiliki nilai kontrak total sekitar Rp9,35 miliar. Pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dianggarkan sebesar Rp5.343.934.000, sedangkan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan memiliki nilai kontrak Rp4.009.385.000.
Kedua pekerjaan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025. Proses tender dilaksanakan pada 12 September 2025 dan dimenangkan PT CIE Elegan Construction.
Selanjutnya, kontrak pekerjaan ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens. Namun, hingga berakhirnya masa kontrak, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan adanya pekerjaan fisik yang terpasang.
Hasil pemeriksaan ahli fisik menemukan capaian pekerjaan hanya nol persen. Padahal, kedua proyek tersebut seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada tahun 2025.
Dalam penyidikan, jaksa menemukan dugaan kelalaian ID selaku PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak. ID diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kedua PPTK maupun pihak penyedia.
ID juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 meskipun pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik. Dalam proses pemutusan kontrak, PPK hanya menerbitkan dua surat teguran tanpa melaksanakan seluruh tahapan pengendalian kontrak sebagaimana mestinya.
Sementara itu, OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing proyek diduga tidak melakukan pemantauan langsung terhadap pekerjaan, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, serta tidak melaporkan kondisi dan perkembangan pekerjaan kepada PPK.
Penyidik juga menemukan bahwa kedua PPTK tersebut diduga telah mengetahui tidak adanya progres pekerjaan, tetapi tidak mengambil langkah pengendalian maupun tindakan yang diperlukan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, kerugian keuangan negara mencapai Rp2.483.685.383. Kerugian tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan sesuai kontrak, sementara uang muka telah dicairkan dan jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, mengatakan penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat hingga barang bukti yang telah disita.
“Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, tim penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan peningkatan jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025,” kata Wido.
Ia menjelaskan, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut.
Menurut Wido, penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan. Kejaksaan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah,” ujarnya.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ID, OL, dan DRL langsung ditahan selama 20 hari terhitung sejak Kamis (12/11/2026), berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Penyidikan juga akan terus dikembangkan guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut. (Erhan)
