Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Aru, Stephen Ledwig Pakpahan, menolak seluruh permintaan bebas yang diajukan terdakwa Supardi Arifin alias Fajar dalam perkara korupsi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022.
Penolakan tersebut disampaikan jaksa dalam persidangan dengan agenda pembacaan replik yang dipimpin Hakim Ketua Wilson Sriver, didampingi dua hakim anggota lainnya di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Senin (16/11).
Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.572.919.910,50 dari pagu anggaran sebesar Rp9.381.386.249,97.
Dalam amar repliknya, JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Menolak semua permintaan terdakwa yang meminta bebas. Serta menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan,” ucap JPU.
Selain pidana badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp500 juta dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak dibayarkan, denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan selama 140 hari.
Usai mendengarkan pembacaan replik, majelis hakim kemudian menutup persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan duplik dari terdakwa melalui penasihat hukumnya (PH).
Diketahui, terdakwa Supardi Arifin alias Fajar sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah melarikan diri saat hendak ditetapkan sebagai tersangka.
Terdakwa Arifin ditangkap oleh Tim Satuan Tugas Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat (17/4).
Setelah ditangkap, terdakwa kemudian diserahkan Tim Satuan Tugas Kejaksaan Agung kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Bandara Cengkareng, Jakarta, sekitar pukul 17.00 WIT.
Usai penyerahan, terdakwa selanjutnya dibawa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru ke Kota Ambon untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon.
Terdakwa diberangkatkan menggunakan pesawat Citilink nomor penerbangan QG210 dari Jakarta dan tiba di Kota Ambon pada Sabtu, 18 April 2026, pukul 07.15 WIT.
Tidak hanya itu, sebelumnya kasus ini juga menyeret Wahab Mangar selaku kuasa direktur CV Medan Jaya Makmur. Ia telah diputus bersalah dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp300 juta. (Tim)













