Rencana penataan kawasan Sungai Wai Tomu, Kota Ambon, yang dikaitkan dengan pembangunan area parkir dan fasilitas bagi pelaku UMKM, mendapat penolakan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sirimau, Husin Mamang.
Ia menyayangkan pernyataan Wali Kota Ambon dan Ketua DPRD Kota Ambon yang disebut sebut turut mendukung pembangunan di Sungai Wai Tomu oleh Kodam XV/ Pattimura itu.
Menurut Mamang, aturan mengenai perlindungan sungai dan kawasan sempadan sebenarnya sudah diatur dalam sejumlah regulasi. Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dipandang sebatas perdebatan mengenai boleh atau tidaknya pembangunan dilakukan.
MenarikDibaca . . .
Dalam pernyataannya, Mamang bahkan menyindir kedua pimpinan daerah tersebut agar memahami ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang sungai.
“Kalau pura-pura tanya dasar hukum, mari katong sebagai masyarakat jelaskan kalau seng tau,” demikian sindiran Mamang dalam postingan media sosialnya, Minggu (1/11).
Mamang menegaskan, pertanyaan mengenai dasar hukum pembangunan di kawasan sungai seharusnya dijawab dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan sumber daya air.
Ia kemudian membeberkan sejumlah regulasi yang menurutnya relevan dengan persoalan Wai Tomu, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
Selain itu, ia merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air. JDIH BPK +2
Dalam penjelasannya, Mamang membedakan dua bagian penting dalam kawasan sungai, yakni palung sungai dan sempadan sungai.
Palung merupakan bagian sungai yang menjadi tempat air mengalir sekaligus ruang berlangsungnya ekosistem sungai. Sementara sempadan merupakan kawasan penyangga di kiri dan kanan palung yang berfungsi menjaga keseimbangan antara ekosistem sungai dan aktivitas manusia.
Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 5 PP Nomor 38 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 +1
Karena itu, menurut Mamang, pembangunan yang menutup, mempersempit atau mengganggu aliran air sungai tidak bisa disamakan dengan penataan kawasan menjadi ruang terbuka hijau.
Ia menilai, penanaman pohon, taman terbuka dan jalur pejalan kaki tanpa bangunan yang mengganggu fungsi sungai merupakan bentuk penataan yang perlu diprioritaskan.
Sebaliknya, pembangunan area parkir, kios UMKM maupun konstruksi lain di atas palung sungai, menurutnya, harus diuji berdasarkan ketentuan teknis, perizinan dan kewenangan instansi pengelola sungai.
Persoalkan Rencana Parkir dan Kios UMKM
Mamang juga menyoroti rencana pembangunan yang dilakukan pihak Kodam XV/Pattimura di kawasan Sungai Wai Tomu. Ia menyebut rencana tersebut bukan sekadar penataan taman hijau, melainkan mencakup area parkir dan bangunan untuk menampung aktivitas UMKM.
Ia mengklaim pekerjaan pembangunan telah dimulai tanpa adanya izin resmi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku maupun instansi teknis terkait.
Menurutnya, apabila kawasan tersebut hendak ditata menjadi ruang terbuka hijau, maka konsep pembangunannya harus tetap mengutamakan fungsi sungai dan kawasan sempadan.
Mamang juga mengingatkan bahwa pembangunan jembatan memiliki ketentuan tersendiri dan harus dirancang sesuai standar teknis serta mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.
Minta Aturan Diperhatikan
Lebih jauh, Mamang menegaskan bahwa sungai dan kawasan sempadannya merupakan bagian dari sumber daya air yang pengelolaannya diatur negara. Pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, termasuk oleh lembaga pemerintah.
Ia berharap pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam rencana penataan Wai Tomu terlebih dahulu memastikan status kawasan, batas palung dan sempadan sungai, serta kelengkapan persetujuan teknis sebelum melanjutkan pekerjaan.
“Ruang hijau di kawasan sempadan sungai dapat dibenarkan. Tetapi pembangunan di atas badan atau palung sungai tidak dapat disamakan dengan penataan ruang terbuka hijau,” tegasnya.
Pernyataan Mamang ini menambah perhatian publik terhadap polemik penataan kawasan Sungai Wai Tomu. Persoalannya bukan semata-mata pembangunan fasilitas bagi masyarakat dan UMKM, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh rencana tersebut berjalan sesuai ketentuan perlindungan sungai. (Tim)
