Wacana Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena mengenai fabrikasi atau penyulingan Sopi secara terstandar dinilai perlu dikaji secara serius. Gagasan tersebut tidak hanya menyangkut peluang ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang harus diperhitungkan pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan Abdul Safri Tuakia, S.H., M.H., Advokat dan Praktisi Hukum. Ia menilai wacana fabrikasi Sopi tidak boleh hanya dilihat dari sisi peningkatan nilai jual maupun kepastian hukum bagi petani nira.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah manfaat ekonomi yang dijanjikan benar-benar lebih besar dibandingkan risiko sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat.
MenarikDibaca . . .
Bukan Sekadar Persoalan Ekonomi
Abdul Safri mengapresiasi penegasan bahwa gagasan fabrikasi Sopi masih sebatas wacana dan bukan kebijakan untuk melegalkan peredaran Sopi secara bebas.
Namun, menurut dia, justru karena masih berada pada tahap wacana, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kajian kelayakan dan analisis dampak secara komprehensif.
“Jangan sampai pemerintah menghitung keuntungan ekonominya, tetapi lupa menghitung biaya sosialnya,” kata Abdul Safri.
Ia menegaskan, standardisasi produksi tidak serta-merta berarti standardisasi perilaku konsumsi. Sopi yang diproduksi melalui pabrik dan memenuhi standar tertentu tetap merupakan minuman beralkohol.
Karena itu, risiko penyalahgunaan dan konsumsi berlebihan tetap harus menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
Risiko Sosial Harus Dihitung
Menurut Abdul Safri, sejumlah persoalan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, kekerasan, gangguan ketertiban, persoalan keluarga hingga ancaman terhadap generasi muda tidak boleh diabaikan dalam pembahasan mengenai fabrikasi Sopi.
Karena itu, ia menilai pertanyaan publik tidak cukup hanya berhenti pada berapa besar keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh.
“Pertanyaan publik bukan sekadar berapa keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berapa besar risiko yang harus ditanggung masyarakat?” ujarnya.
Ia menilai Kota Ambon memiliki karakter sosial, budaya dan keagamaan yang khas. Kebijakan terkait Sopi, Sageru maupun minuman beralkohol lainnya, menurutnya, tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai persoalan perdagangan dan industri.
Jangan Generalisasi Konsumsi Miras
Abdul Safri juga mengkritisi anggapan bahwa kebiasaan sebagian masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol dapat dijadikan alasan bahwa masyarakat secara umum menerima atau membutuhkan legalisasi miras.
Menurutnya, perilaku sebagian warga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh masyarakat.
“Tidak semua yang biasa dilakukan masyarakat harus dilegalkan. Tidak semua yang bernilai ekonomi otomatis baik secara sosial,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi memperluas akses terhadap alkohol.
Apalagi, kata dia, Ambon dan Maluku memiliki sejarah panjang persoalan sosial yang menunjukkan bahwa isu-isu sensitif perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Minta Kajian Dibuka ke Publik
Abdul Safri menyatakan menolak apabila legalisasi maupun perluasan peredaran Sopi dilakukan tanpa kajian yang terbuka, objektif dan berbasis data.
Jika pemerintah meyakini fabrikasi Sopi merupakan kebijakan yang tepat, ia mendorong seluruh kajian tersebut dibuka kepada publik.
Ia juga meminta pemerintah melibatkan berbagai unsur dalam proses pembahasan, mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, aparat keamanan, petani nira, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Uji manfaatnya. Hitung risikonya. Dengarkan masyarakatnya,” ujarnya.
Kritik Bukan Berarti Menolak Pembangunan
Menurut Abdul Safri, kritik dan masukan terhadap rencana pemerintah tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan.
Dalam negara demokrasi dan negara hukum, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi sekaligus memberikan pandangan terhadap setiap kebijakan publik.
Ia menilai pemerintah tidak hanya dituntut melahirkan kebijakan yang menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
“Jangan sampai Sopi yang hendak difabrikasi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi justru melahirkan biaya sosial yang jauh lebih mahal,” pungkas Abdul Safri Tuakia. (Wan)
