Persoalan honor Juru Pelihara (Jupel) Istana Mini Banda Naira mencuat di tengah alokasi anggaran pelestarian cagar budaya. Jupel Istana Mini, Afdal, mengaku belum menerima honor selama 20 bulan.
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 mendapat alokasi sekitar Rp1,6 miliar.
Afdal menyampaikan hal itu saat ditemui NetMaluku.com di Istana Mini, Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (19/9).
MenarikDibaca . . .
Ia mengatakan honor juru pelihara belum dibayarkan sejak Januari 2025 hingga September 2026. Menurut Afdal, terakhir kali ia menerima honor pada Desember 2024 sebesar Rp1,3 juta per bulan.
“Sejak Januari 2025 hingga September 2026 ini belum dibayarkan,” ujar Afdal.
Sebagai juru pelihara, Afdal telah bertugas menjaga, mengawasi, dan merawat Istana Mini selama 16 tahun sejak 2010. Ia juga membuka dan menutup pintu untuk melayani kunjungan wisatawan lokal, regional, hingga mancanegara.
Istana Mini merupakan bangunan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda abad ke-17 di Banda Naira dan salah satu objek wisata sejarah di wilayah tersebut.
Persoalan honor jupel muncul bersamaan dengan alokasi sejumlah program kebudayaan pada Disdikbud Maluku.
Diberitakan media ini, Sabtu (19/9), Program Pengembangan Kebudayaan pada tahun 2025 mendapat alokasi sekitar Rp1,2 miliar, Pengembangan Kesenian Tradisional Rp1,3 miliar, Pembinaan Sejarah Rp926 juta, dan Pengelolaan Permuseuman Rp108 juta.
Dorong Evaluasi Pengelolaan
Akademisi Universitas Banda Naira (UBN), Varis Vadly Sanduan, M.Si, menilai pelestarian Istana Mini perlu diikuti dengan perhatian terhadap kesejahteraan juru pelihara.
“Istana Mini Banda Naira perlu mendapat perhatian pasalnya merupakan warisan sejarah bangsa dan bagian dari kekayaan cagar budaya Maluku. Kelestariannya harus dijaga, termasuk dengan memenuhi hak-hak juru pelihara,” kata Varis kepada NetMaluku.com, Minggu (20/9/2026).
Antropolog UBN itu mendorong pemerintah mengevaluasi pola pengelolaan Istana Mini. Jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku tidak lagi mampu mengelolanya, ia mengusulkan pengelolaan dialihkan kepada lembaga yang berwenang di bidang kebudayaan.
“Kalau memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tidak sanggup lagi mengelola Istana Mini, pengelolaannya bisa diserahkan kepada BP Kebudayaan Maluku,” ujarnya.
Varis juga membuka opsi pengelolaan kembali oleh Dinas Pariwisata, seperti sebelumnya, sehingga Disdikbud dapat lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan di Maluku.
Alternatif lainnya, masyarakat Banda dilibatkan melalui pemerintah desa untuk mengelola Istana Mini. Kebutuhan operasional, seperti listrik, kebersihan, dan honor pengelola, dapat menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola di tingkat desa.
“Kalau tidak sanggup lagi, biarkan masyarakat Banda mengelolanya melalui desa setempat. Kebutuhan listrik, kebersihan, termasuk honor, bisa menjadi tanggung jawab desa. Desa juga dapat mengelolanya untuk kepentingan pariwisata di Banda Naira,” kata Varis. (Kar)
