Proyek pembangunan jalan dan jembatan Desa Hila-Rumkuda, Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), diduga belum tuntas dikerjakan meski paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sejak 2024 dengan nilai kontrak mencapai Rp7,37 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, proyek tersebut bersumber dari APBD MBD dengan nilai kontrak Rp7.373.736.000 dan dikerjakan PT Cie Elegan Konstruksi milik DT.
Kondisi di lapangan disebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan. Salah satunya terlihat pada ruas jalan yang hingga kini masih terdapat alat berat di lokasi.
MenarikDibaca . . .
Persoalan semakin mencuat setelah adanya informasi mengenai sejumlah pekerja yang mengangkut material proyek. Mereka disebut pernah meminta pembayaran upah kepada perusahaan karena hak mereka belum dibayarkan.
Para pekerja bahkan meminta agar pekerjaan dihentikan sementara sampai pembayaran upah diselesaikan oleh pihak perusahaan.
Di tengah kondisi proyek yang disebut belum selesai, muncul pula informasi bahwa perusahaan mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemerintah Daerah MBD.
“Tapi ada info pemda tidak mau bayar karena jalan itu belum selesai. Nah ini data valid. Kalau tidak percaya silakan dicek sendiri,” ungkap sumber media ini yang meminta namanya dirahasiakan.
Persoalan tersebut dinilai perlu segera diperiksa aparat penegak hukum untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan kontrak, termasuk progres fisik, penggunaan anggaran hingga proses pembayaran.
Warga setempat yang dikonformasi media ini, Kamis (9/9), juga meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengecek langsung kondisi proyek tersebut.
Keduanya meminta Kejaksaan Negeri MBD maupun Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres setempat tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan tersebut.
“Kami minta penegak hukum, baik Kejaksaan Negeri maupun Reskrim Polres, segera bertindak. Periksa semua yang terlibat dalam proyek ini, mulai dari kontraktor sampai pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Menurut warga tersebut, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah proyek telah dikerjakan sesuai kontrak dan apakah terdapat dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
“Kalau memang ada kerugian negara, harus diusut tuntas. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan begitu saja. Uang yang digunakan adalah uang negara dan harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Warga lainnya mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan tersebut seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Pulau Romang. Sebab, akses tersebut dinilai menjadi salah satu urat nadi yang menunjang aktivitas dan perekonomian warga.
“Jalan ini sejatinya menjadi urat nadi dan menunjang perekonomian masyarakat. Tetapi kalau sampai sekarang belum tuntas, tentu masyarakat yang dirugikan karena manfaat dari pembangunan itu belum bisa dinikmati secara maksimal,” ujarnya.
Ia berharap aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya dan mencocokkannya dengan dokumen kontrak serta laporan progres pekerjaan.
“Jangan hanya melihat laporan di atas kertas. Cek langsung di lapangan, lihat apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa kalau memang ditemukan indikasi persoalan,” tegasnya.
Kedua warga tersebut juga berharap proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
“Yang kami inginkan hanya pembangunan itu selesai dan masyarakat bisa menikmati manfaatnya. Kalau ada dugaan kerugian negara, silakan diusut sampai tuntas,” tambah warga tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait progres pekerjaan, persoalan pembayaran upah pekerja maupun informasi mengenai pengajuan pembayaran proyek kepada Pemerintah Daerah MBD. (Tim)
