Pemerintah Provinsi Maluku memastikan hingga saat ini wilayah Maluku belum terdampak abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, mengatakan informasi tersebut diperoleh berdasarkan pemantauan dan analisis BMKG yang dipaparkan dalam rapat koordinasi lintas sektor di Mapolda Maluku, Tantui, Ambon, Selasa (8/9).
“Berdasarkan informasi dari BMKG, sampai saat ini Maluku belum terkena dampak abu vulkanik. Jadi, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi di Maluku masih aman,” kata Sadali.
MenarikDibaca . . .
Rapat tersebut digelar Polda Maluku sebagai langkah kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak erupsi terhadap wilayah Maluku. Sejumlah stakeholder terkait turut memberikan pemaparan mengenai kondisi dan langkah penanganan yang perlu disiapkan.
Sadali meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum memiliki sumber jelas. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan dan keresahan.
“Kami berharap masyarakat tidak menyebarkan berita-berita hoaks yang dapat menimbulkan kegaduhan maupun keresahan. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pemprov Maluku juga memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah mengambil langkah antisipatif melalui koordinasi lintas sektor. Pertemuan tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerintah dan stakeholder memiliki informasi yang sama sekaligus menyampaikan kondisi terkini kepada masyarakat.
“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Maluku yang telah menggagas pertemuan ini. Rapat ini penting untuk memberikan informasi yang benar dan positif kepada masyarakat terkait kondisi abu vulkanik di Provinsi Maluku,” pungkas Sadali.
Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Pattimura Ambon kembali normal pada Selasa (8/9), setelah sebelumnya selama dua hari sempat terganggu akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 tercatat berdampak terhadap 1.617 penumpang. Sebanyak 875 penumpang terdampak pada 6 September, sementara 742 penumpang terdampak pada 7 September.
Airport Operation, Service & Security Division Head Bandara Pattimura Ambon, Ida Made Dwipayana, mengatakan pada 6 September terdapat delapan penerbangan yang terdampak, terdiri atas empat penerbangan kedatangan dan empat keberangkatan.
Sehari kemudian, jumlah penerbangan yang terdampak tercatat sebanyak enam, masing-masing tiga penerbangan datang dan tiga penerbangan berangkat.
“Untuk penumpang sudah diberikan pilihan, menjadwal ulang atau reschedule, bisa rebook dengan 100 persen, refund atau pengembalian, atau pengalihan ke bandara yang terdekat di Pulau Jawa,” kata Ida usai mengikuti rapat koordinasi di Mapolda Maluku, Tantui, Ambon, Selasa (8/9).
Menurut Ida, sebagian penumpang yang sebelumnya mengalami gangguan juga telah memperoleh pelayanan dan diberangkatkan melalui jalur alternatif, termasuk dengan pengalihan perjalanan melalui Surabaya.
Ida mengimbau penumpang yang masih terdampak untuk mempertimbangkan opsi penjadwalan ulang. Pasalnya, aktivitas erupsi gunung api belum dapat dipastikan kapan sepenuhnya berakhir.
“Kita tidak tahu kapan gunung itu berhenti meletus. Mudah-mudahan kembali normal sehingga mereka bisa mengatur ulang jadwalnya,” ujarnya.
Tiga penerbangan dari Jakarta menuju Ambon dijadwalkan beroperasi pada Selasa. Dua di antaranya, yakni Batik Air dan Lion Air, telah tiba di Ambon, sementara penerbangan Garuda Indonesia diperkirakan mendarat sekitar pukul 17.40 WIT.
Sejumlah rute lainnya juga tetap beroperasi, di antaranya Makassar-Ambon, Ambon-Tual, Ambon-Sorong, serta Surabaya-Ambon. Rute-rute tersebut tidak terdampak langsung oleh kondisi abu vulkanik.
Meski operasional telah kembali normal, pihak bandara mengakui gangguan penerbangan sebelumnya tetap memberikan dampak terhadap maskapai maupun pengelola bandara.
Dalam penanganannya, pelayanan kepada penumpang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan atau Delay Management.
Untuk kondisi yang masuk kategori di luar kendali operasional, terdapat ketentuan tertentu terkait tanggung jawab maskapai. Namun, penumpang tetap memperoleh sejumlah alternatif penyelesaian, seperti reschedule, refund penuh, maupun reroute. (Tiar)
