Perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Agrapinus Rumatora alias Nus Kei resmi memasuki tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Polres Maluku Tenggara, Selasa (4/8).
Pelaksanaan Tahap II berlangsung di Kejaksaan Negeri Ambon berdasarkan berkas perkara Nomor BP/17/VI/RES.1.7/2026/Reskrim tanggal 19 Juni 2026. Dua tersangka yang dilimpahkan yakni Hendrikus Rahayaan alias Hendra dan Fenansius Ulukyanan alias Venix alias An. Keduanya hadir didampingi penasihat hukum Johan Melky Darmapan, S.H., M.H.
Dalam perkara tersebut, kedua terdakwa disangkakan melanggar Pasal 459 juncto Pasal 20 huruf c, atau Pasal 458 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c, atau Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
MenarikDibaca . . .
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan terhadap Agrapinus Rumatora alias Nus Kei yang terjadi di kawasan Bandar Udara Karel Sadsuitubun, Ohoi Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.
Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Dr. Fadjar, mengatakan bahwa dengan selesainya proses Tahap II, pihaknya segera menuntaskan administrasi pelimpahan perkara ke pengadilan agar persidangan dapat segera digelar.
“Mengingat kondusivitas wilayah pasca insiden pembunuhan Saudara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, maka kami akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana surat persetujuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia,” kata Dr. Fadjar.
Menurutnya, pelimpahan sidang ke Pengadilan Negeri Ambon dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara efektif dan objektif.
Usai proses penyerahan tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum langsung melakukan penahanan terhadap Hendrikus Rahayaan dan Fenansius Ulukyanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon.
Keduanya akan menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 4 Agustus hingga 23 Agustus 2026, guna kepentingan proses penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Dr. Fadjar menegaskan, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, independen, objektif, dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berkomitmen melaksanakan proses penuntutan secara profesional, independen, objektif, dan berkeadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta menghormati seluruh proses hukum hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
