Dugaan malpraktik administrasi kepegawaian mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Seorang dokter berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berinisial dr. F mengungkap adanya Surat Keputusan (SK) mutasi yang diterbitkan terhadap dirinya meski masih berstatus CPNS. SK tersebut bahkan disebut cacat hukum oleh Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, A.Q. Amahoru, sehingga tidak dapat dipergunakan.
Pernyataan itu disampaikan dr. F melalui keterangan tertulis yang diterima media ini pada Senin (27/7). Ia membeberkan kronologi penerbitan SK mutasi yang dinilainya bertentangan dengan ketentuan administrasi kepegawaian, sekaligus mengungkap hasil pertemuannya dengan Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seram Bagian Timur.
Menurut dr. F, persoalan bermula pada 12 Mei 2026 saat dirinya menerima pesan WhatsApp dari Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Yeniar Wokas, yang memintanya datang ke Kantor Dinas Kesehatan tanpa menjelaskan maksud pemanggilan.
MenarikDibaca . . .
Belakangan, ia mendapat informasi bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan pengambilan SK mutasi dari Puskesmas Perawatan Geser ke Puskesmas Nama.
Pada 13 Mei 2026, setelah menyelesaikan pelayanan pasien di Puskesmas Geser, dr. F berangkat menuju Kota Bula untuk mengambil SK tersebut. Namun saat tiba sekitar pukul 18.00 WIT, kantor Dinas Kesehatan telah tutup sehingga dokumen itu belum sempat diterima.
Selanjutnya pada 18 Mei 2026, ia meminta agar SK tersebut dititipkan kepada salah seorang staf Dinas Kesehatan.
Merasa terdapat kejanggalan, dr. F kemudian mendatangi Kantor Bupati SBT pada 25 Mei 2026 untuk meminta penjelasan langsung kepada Sekretaris Daerah.
Sebelumnya, ia juga telah mengonfirmasi persoalan itu kepada Kepala Bidang Mutasi BKPSDM SBT yang menurutnya mengaku tidak mengetahui adanya penerbitan SK mutasi tersebut.
“Kepala Bidang Mutasi BKPSDM menyatakan tidak mengetahui adanya penerbitan SK tersebut dan menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan kepegawaian, mutasi belum dapat dilakukan terhadap pegawai yang masih berstatus CPNS,” ujar dr. F.
Menurutnya, percakapan itu kemudian didengar Kepala BKPSDM SBT, Sitti Hadiah Narida, yang mengaku terkejut mengetahui dirinya masih berstatus CPNS.
Di hadapan sejumlah pegawai, Kepala BKPSDM disebut mengakui adanya kelalaian administrasi.
“Dok, betul SK ini laporkan ke beta, tapi beta seng tau kalau dokter statusnya CPNS. Beta betul-betul kecolongan,” tutur dr. F menirukan ucapan Kepala BKPSDM.
Dr. F mengatakan Kepala BKPSDM menjelaskan bahwa SK tersebut disusun oleh salah seorang staf bagian mutasi atas perintah Plt Kepala Dinas Kesehatan.
Setelah mengetahui status dr. F masih CPNS, Kepala BKPSDM disebut langsung meminta dasar hukum mengenai larangan mutasi terhadap CPNS dan kembali menghubungi Plt Kepala Dinas Kesehatan.
Dalam komunikasi itu, Plt Kadinkes disebut menjelaskan bahwa penempatan dr. F di Puskesmas Nama dilakukan dengan pertimbangan kemudahan akses menuju Ambon serta beban kerja yang lebih ringan karena dr. F memiliki bayi.
Namun Kepala BKPSDM tetap menyatakan mutasi terhadap CPNS tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Saat bertemu Sekda SBT, dr. F mengaku mendapat penegasan bahwa SK mutasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
“SK itu cacat secara hukum sehingga tidak dapat dipergunakan,” kata dr. F mengutip penjelasan Sekda.
Dalam pertemuan yang sama, dr. F juga meminta penjelasan mengenai rencana sidang kode etik yang sebelumnya disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Kesehatan.
Sebagai klarifikasi, ia menyerahkan berbagai dokumen administrasi, mulai dari surat tugas pelatihan, surat izin kegiatan organisasi profesi, hingga dokumen pendukung lainnya.
Menurut dr. F, Sekda menilai seluruh dokumen tersebut lengkap sehingga tidak dapat diabaikan dalam proses pemeriksaan.
Selain itu, dr. F juga menyoroti sejumlah kejanggalan administrasi lainnya. SK mutasi diterbitkan pada 24 Maret 2026 saat dirinya masih menjalani Latsar CPNS. Bahkan dalam SK tersebut status kepegawaiannya telah dicantumkan sebagai PNS, padahal ia belum menerima SK pengangkatan 100 persen.
Usai menyelesaikan Latsar dan pelatihan stroke pada Juli 2026, dr. F kembali melapor ke Dinas Kesehatan untuk menyatakan kesiapannya bertugas di Puskesmas Nama.
Namun ia meminta agar penugasan tersebut didasarkan pada Surat Tugas atau dokumen administrasi yang sah sebagai pengganti SK mutasi yang telah dinyatakan cacat hukum.
Dr. F menegaskan dirinya tidak pernah menolak ditempatkan di Puskesmas Nama maupun di lokasi lain. Menurutnya, yang dipersoalkan hanya dasar administrasi penugasannya agar sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat digunakan sebagai syarat pengurusan Surat Izin Praktik (SIP).
Hingga berita ini diterbitkan, Senin (27/7/2026), Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Punira Kilwalaga, dan Kepala BKPSDM SBT, Sitti Hadiah Narida, belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan yang disampaikan dr. F.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait demi memenuhi asas keberimbangan pemberitaan. (Tim)
