Sejumlah wartawan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mengaku mengalami pembatasan saat menjalankan tugas jurnalistik ketika hendak meliput audiensi antara massa aksi dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang SBT dengan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Achmad Quadri Amahoru, di Kantor Bupati SBT, Senin (27/7).
Peristiwa tersebut memicu protes dari kalangan jurnalis karena dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
Insiden bermula ketika massa aksi dipersilakan memasuki ruang kerja Sekda untuk melakukan audiensi. Sejumlah wartawan yang telah meliput jalannya aksi kemudian ikut menuju ruang pertemuan untuk mendokumentasikan serta memperoleh informasi mengenai hasil pembahasan.
MenarikDibaca . . .
Namun, sebelum wartawan masuk ke dalam ruangan, Sekda SBT diduga memerintahkan ajudannya agar mengeluarkan salah seorang wartawan dari depan pintu ruang kerja. Tak lama kemudian, ajudan langsung menutup pintu ruang kerja Sekda sehingga para wartawan tidak dapat mengikuti jalannya audiensi.
Tindakan tersebut sontak menuai keberatan dari sejumlah jurnalis yang berada di lokasi, di antaranya Wartawan RRI Bula Sahrul Adi, Wartawan Tribun Ambon Haliyudin Ulima, Wartawan Rakyat Maluku Iswandi Kelilauw, serta Wartawan Ambon Ekspres Jamaludin Umage.
Mereka menilai tindakan tersebut telah membatasi kerja jurnalistik yang dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
“Kami hanya ingin meliput dan menyampaikan hasil audiensi kepada publik. Tapi kerja-kerja kami dibatasi. Ini sangat melanggar,” ujar salah seorang wartawan di Kantor Bupati SBT.
Usai audiensi berakhir, para wartawan kembali berupaya memperoleh keterangan resmi dari Sekda Achmad Quadri Amahoru terkait hasil pertemuan tersebut.
Namun, upaya itu kembali tidak membuahkan hasil. Wartawan tidak diizinkan bertemu dengan alasan Sekda masih menerima tamu, meskipun Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Seram Bagian Timur, M. Yasin Kelderak, telah menyampaikan permohonan wawancara secara resmi kepada staf yang berada di ruang kerja Sekda.
Para jurnalis kemudian tetap menunggu di depan ruang kerja hingga Sekda keluar.
Saat berhasil ditemui, Sekda hanya memberikan jawaban singkat bahwa kondisi ruang kerjanya sempit sehingga tidak memungkinkan seluruh wartawan masuk mengikuti audiensi.
“Di dalam ruangan sempit,” ujar Achmad Quadri Amahoru sambil terus berjalan meninggalkan wartawan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi audiensi.
Sikap tersebut kembali menuai kekecewaan para wartawan yang menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menutup akses peliputan terhadap kegiatan pejabat publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Peristiwa ini juga memunculkan sorotan terhadap penghormatan pemerintah daerah terhadap kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pers disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai kemerdekaan pers dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Insiden tersebut menjadi perhatian kalangan jurnalis di Seram Bagian Timur yang berharap pemerintah daerah semakin menghormati keterbukaan informasi publik serta memberikan ruang bagi insan pers menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara utuh, akurat, dan berimbang. (Sof)
