Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyoroti pengelolaan kas pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sejumlah catatan administrasi ditemukan, mulai dari belum lengkapnya pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP), tidak tersusunnya pembukuan kas, hingga ditemukannya nota kosong yang telah bercap toko di ruang bendahara.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK yang diperoleh Netmaluku.com, Bendahara Pengeluaran diketahui telah mencairkan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp330 juta. Namun, saat pemeriksaan fisik kas dilakukan, uang tunai yang tersisa hanya Rp850 ribu.
Selain itu, tim pemeriksa hanya menemukan bukti belanja sebesar Rp76.783.776 yang berada di bendahara. Sementara itu, sisa bukti pertanggungjawaban penggunaan dana lainnya belum dapat diperlihatkan pada saat pemeriksaan berlangsung.
MenarikDibaca . . .
Dalam laporannya, BPK juga mengungkap bahwa Bendahara Pengeluaran belum menyusun Buku Kas Umum (BKU), buku panjar, maupun laporan belanja atas penggunaan Uang Persediaan Tahun 2024. Kepada tim pemeriksa, bendahara menyampaikan bahwa kondisi tersebut disebabkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum dapat digunakan.
Meski demikian, BPK mencatat bendahara tetap memiliki pencatatan secara manual melalui telepon genggam dan lembar kerja Microsoft Excel. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan data pengeluaran antara kedua catatan tersebut sehingga belum menggambarkan administrasi kas yang tertata secara memadai.
Tak hanya itu, dalam pemeriksaan di ruang Bendahara Pengeluaran, tim BPK juga menemukan sejumlah nota kosong yang belum ditandatangani dan belum dilengkapi, serta bundel buku nota kosong yang telah dibubuhi cap toko. Temuan tersebut dicatat sebagai bagian dari hasil pemeriksaan atas tata kelola administrasi keuangan.
BPK menegaskan bahwa seluruh catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian dari rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan kepada entitas yang diperiksa. Temuan dalam LHP tidak serta-merta menjadi bukti adanya tindak pidana, melainkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Leverne Alvin Tuasuun, belum memberikan tanggapan. Netmaluku.com telah berupaya melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu (25/7) sore, namun belum mendapat respons. (Tim)
