Sebanyak 12 orang ahli waris sah keturunan langsung Almarhum Simon Latumalea dan Petrus Latumalea selaku pemilik tanah adat Dati Sopiamaluang resmi mengajukan gugatan perlawanan eksekusi (partij verzet) ke Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis (18/6).
Gugatan tersebut diajukan sebagai upaya hukum untuk menolak rencana pelaksanaan eksekusi atas Putusan Perkara Perdata Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ambon yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (22/6).
Dalam gugatan itu, para pelawan menarik sejumlah pihak sebagai terlawan, yakni Markus Sahurilla, Rosina Sahurilla, Fredy Julius Nanulaita, dan Meyzen Sahurilla.
MenarikDibaca . . .
Salah satu ahli waris, Marthen Stevanus Muskitta, menyatakan objek yang akan dieksekusi dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan diduga mengandung berbagai persoalan hukum yang belum tuntas.
Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi Ivan Frits, ASN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon dalam persidangan perkara pidana Nomor 42 Tahun 2026, Eigendom Nomor 243 yang dijadikan dasar klaim pihak terlawan tercatat atas nama Adeleid Getriuda Oey dan berlokasi di Desa Urimesing.
“Objek tersebut berbeda dengan lokasi yang saat ini hendak dieksekusi,” kata Muskitta, Jumat (19/6).
Selain itu, para ahli waris menilai objek sengketa berstatus non-executable atau tidak dapat dieksekusi karena sebelumnya telah diputus dan dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21 Tahun 1950 yang pelaksanaannya dilakukan pada 6 April 2011.
Tak hanya mempersoalkan substansi perkara, para pelawan juga menyoroti sejumlah dugaan cacat prosedur dalam rencana pelaksanaan eksekusi.
Mereka mengungkapkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi tertanggal 15 Juni 2026 yang ditandatangani Panitera PN Ambon, Sjarifudin Rasjid, tidak mencantumkan nomor surat.
Selain itu, para termohon eksekusi mengaku belum pernah menerima salinan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon.
Jangka waktu antara diterimanya surat pemberitahuan pada 18 Juni 2026 dengan jadwal pelaksanaan eksekusi pada 22 Juni 2026 juga dinilai terlalu singkat dan berpotensi mengurangi hak-hak para pihak untuk melakukan upaya hukum.
Para ahli waris turut mempersoalkan proses pencocokan objek atau konstatering yang disebut tidak pernah ditandatangani oleh pihak termohon eksekusi dalam berita acara pemeriksaan lapangan.
Dalam gugatan tersebut, para pelawan juga mengungkap fakta yang muncul dalam persidangan pidana dugaan pemalsuan surat yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Ambon.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor LAB: 2822/DTF/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, ditemukan kejanggalan pada dokumen Eigendom Brief Tahun 1922 dan Afschrift Nomor 243 BL Acte Van Eigendom Tahun 1939 yang digunakan pihak terlawan sebagai alat bukti.
Ahli forensik Kompol Rian Aprilian menyebut dokumen yang diklaim berasal dari era kolonial Belanda tersebut justru dicetak menggunakan teknologi inkjet.
Padahal, teknologi tersebut belum dikenal pada periode waktu yang tercantum dalam dokumen.
Selain itu, ditemukan watermark bertuliskan “CONCORD” pada kertas segel yang digunakan. Temuan tersebut dinilai tidak lazim karena dokumen resmi sebelum tahun 1945 umumnya menggunakan watermark “Netherland Indie”.
Seiring perkembangan perkara, Meyzen Sahurilla kini berstatus terdakwa dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.B/2026/PN Amb. Sementara Markus Sahurilla, Rosina Sahurilla, dan Fredy Julius Nanulaita disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian.
Atas dasar berbagai temuan tersebut, para pelawan meminta Ketua Pengadilan Negeri Ambon menangguhkan atau menghentikan sementara seluruh tahapan eksekusi hingga terdapat kepastian hukum atas objek yang disengketakan.
Melalui tuntutan provisi yang diajukan, mereka juga memohon majelis hakim menerbitkan putusan sela penangguhan eksekusi guna mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan.
Selain itu, para pelawan meminta BPN Kota Ambon untuk tidak melakukan pencatatan maupun melegitimasi peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa selama proses hukum masih berlangsung.
“Kami berharap pengadilan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan agar tidak terjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki di kemudian hari,” ujar Muskitta. (Tim)
