Gelombang penolakan terhadap penetapan tapal batas kawasan Taman Nasional Manusela (TN Manusela) terus meluas di wilayah Pegunungan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
Pada Minggu (14/6), puluhan masyarakat adat Negeri Huaulu menggelar aksi damai di depan Rumah Adat Huaulu. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIT itu diikuti berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, pemuda, hingga para tetua adat.
Mereka mengenakan kain berwarna merah sebagai simbol persatuan dalam mempertahankan wilayah adat yang mereka klaim masuk dalam penetapan tapal batas kawasan konservasi oleh Balai Taman Nasional Manusela (BTN Manusela) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
MenarikDibaca . . .
Dalam aksi tersebut, warga membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan dan kritik terhadap kebijakan penetapan batas kawasan hutan. Di antaranya bertuliskan “Stop Rampas Tanah Adat Kami Dengan Dalih Konservasi”, “Ini Wilayah Adat, Bukan Wilayah BTN atau BPKH”, hingga “Kami Tidak Butuh Janji, Kami Butuh Pengakuan Hak Adat”.
Pemuda Adat Huaulu, Genta Puraratuhu, yang menjadi juru bicara massa menegaskan masyarakat menolak keberadaan tapal batas TN Manusela yang dinilai masuk ke wilayah adat mereka.
“Kami masyarakat adat Negeri Huaulu menyampaikan penolakan tegas terhadap Balai Taman Nasional Manusela. Kami meminta agar tapal batas Taman Nasional Manusela dikembalikan ke titik awal yang berada di luar tanah adat masyarakat Huaulu,” kata Genta dalam pernyataannya.
Menurutnya, masyarakat Huaulu tidak menolak upaya konservasi hutan. Namun mereka menilai kebijakan konservasi tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang selama ini hidup dan menjaga kawasan tersebut secara turun-temurun.
Genta menyebut masyarakat adat telah menjaga hutan, kebun, dan sumber pangan mereka selama ratusan tahun. Karena itu, mereka menolak jika wilayah yang selama ini dikelola secara adat ditetapkan sepihak sebagai kawasan konservasi tanpa penyelesaian yang jelas.
“Jika belum ada penyelesaian yang jelas dari pihak Taman Nasional Manusela maupun instansi kehutanan terkait, maka masyarakat adat Huaulu akan tetap mempertahankan sikap penolakan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan di wilayah adat kami,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di akhir aksi, masyarakat adat Huaulu meminta pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, BTN Manusela, dan BPKH membuka ruang dialog serta meninjau kembali tapal batas yang menjadi sumber konflik.
Mereka menegaskan bahwa konservasi seharusnya dibangun melalui kemitraan dengan masyarakat adat, bukan dengan pendekatan yang dinilai mengabaikan keberadaan pemilik wilayah adat.
“Hutan bagi kami bukan sekadar kawasan konservasi. Hutan adalah rumah, sejarah, dan masa depan masyarakat adat Huaulu,” demikian pernyataan masyarakat adat Huaulu. (Tim)
