Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bersama tim ahli dari Politeknik Manado tiba di Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek pembangunan Jalan Lingkar Wokam, Rabu (20/5).
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan ruas Jalan Tunguwatu–Gorar–Lau-Lau–Kobraur–Nafar atau yang dikenal sebagai Jalan Lingkar Wokam Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru.
Rombongan tim penyidik dipimpin langsung Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Azer J. Orno. Kedatangan mereka di Aru bertujuan mengecek langsung kondisi fisik proyek di lapangan sekaligus mencocokkan hasil pekerjaan dengan dokumen kontrak.
MenarikDibaca . . .
“Kami tim penyidik bersama tim ahli mengecek kondisi lokasi terkait kebenaran material dan pengerjaan fisik di lapangan. Karena ini pekerjaan teknis, maka kami membutuhkan ahli untuk menjelaskan apakah pengerjaan sudah sesuai dengan kontrak atau belum,” kata Azer kepada wartawan di Dobo.
Menurut Azer, tim ahli yang dilibatkan berasal dari Politeknik Manado untuk membantu penyidik melakukan pemeriksaan secara teknis terhadap kualitas pekerjaan proyek jalan tersebut.
“Ahlinya dari Politeknik Manado. Ada satu ahli utama dan didampingi dua asisten,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Wokam ini sebelumnya menjadi perhatian publik di Kabupaten Kepulauan Aru. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp36,7 miliar itu diduga menyebabkan kerugian negara cukup fantastis.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku, dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp11,3 miliar.
Sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Maluku, termasuk Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel. Nama Timotius ikut menjadi sorotan lantaran saat proyek berlangsung, ia disebut terlibat sebagai kontraktor.
Meski begitu, hingga saat ini Kejati Maluku belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih terus mendalami hasil pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, hingga pengecekan fisik proyek di lapangan.
Pemeriksaan fisik ini dinilai menjadi langkah penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan anggaran negara tersebut.
Tim ahli nantinya akan memberikan penilaian teknis terkait mutu pekerjaan, volume pekerjaan, hingga kesesuaian proyek dengan spesifikasi kontrak.
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru pun berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas, mengingat proyek jalan tersebut merupakan salah satu infrastruktur penting yang diharapkan dapat menunjang konektivitas antarwilayah di Pulau Wokam. (Tiar)
