Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Senin (16/11/2026).
Ketiga saksi yang diperiksa masing-masing berinisial KLL, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Kemudian JB, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, serta HS, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada instansi yang sama.
Plh Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ajid Latuconsina, membenarkan pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut.
“Hari ini pemeriksaan tiga saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025,” ujar Ajid.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang dilakukan Kejati Maluku untuk mendalami dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada instansi tersebut.
Sebelumnya, Kejati Maluku telah meningkatkan status penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Senin (26/10/2026).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Radot Parulian, mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah tim penyelidik menemukan adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Radot menjelaskan, sebelum meningkatkan status penanganan perkara, tim penyelidik terlebih dahulu melakukan ekspose untuk membahas hasil penyelidikan.
“Dalam ekspose tersebut, tim penyelidik telah menemukan adanya suatu peristiwa pidana yang dikategorikan tindak pidana korupsi dalam perkara dimaksud,” ujar Radot.
Berdasarkan hasil ekspose tersebut, tim penyelidik kemudian menyimpulkan bahwa penanganan perkara harus ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Sehingga, tim penyelidik berkesimpulan meningkatkan status penanganan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” pungkasnya.
Dengan peningkatan status tersebut, penyidik Kejati Maluku kini terus melakukan pendalaman terhadap dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran Disdikbud Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 melalui pemeriksaan sejumlah saksi.
Hingga pemeriksaan tiga saksi pada Senin (16/11/2026), Kejati Maluku belum menyampaikan secara terperinci besaran dugaan kerugian negara maupun pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (Tim)














