Ada sebuah ironi dalam kehidupan demokrasi ketika para elite politik terlalu sibuk mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan, sementara persoalan masyarakat justru semakin menumpuk.
November 2026 memperlihatkan dinamika politik Indonesia yang cukup menyita perhatian. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, munculnya nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam perkara tersebut, hingga pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di tengah berbagai kontroversi itu, ada persoalan yang jauh lebih mendasar, tetapi sering kali kurang mendapat perhatian: kehidupan rakyat yang berhadapan dengan krisis ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik.
MenarikDibaca . . .
Pertanyaannya sederhana: ketika para elite sibuk dengan pertarungan kekuasaan, siapa yang memastikan bahwa negara tetap hadir untuk rakyat?
Politik Elite dan Krisis Prioritas Pemerintahan
Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan melalui proses hukum yang transparan. Apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum, tindakan tersebut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan yang mengancam prinsip negara hukum.
Michel Foucault dalam Discipline and Punish (1975) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu mekanisme kekuasaan modern. Penguasaan informasi dapat digunakan untuk mengendalikan individu maupun institusi.
Dalam konteks politik, praktik semacam ini berpotensi mengubah kewenangan negara menjadi instrumen bagi kepentingan kelompok tertentu.
Namun, persoalan demokrasi tidak berhenti pada konflik antarelite. Yang lebih penting adalah bagaimana konflik tersebut memengaruhi prioritas penyelenggaraan pemerintahan.
Negara tidak boleh kehilangan orientasi pelayanan publik hanya karena energi politiknya terserap dalam pertarungan kekuasaan.
Ketika Hutan Terbakar dan Rakyat Menghadapi Kekeringan
Di tengah dinamika politik nasional, persoalan lingkungan menghadirkan tantangan yang tidak kalah serius. Data BNPB per 8 November 2026 mencatat 2.529 titik panas dan 976 titik api di berbagai wilayah Indonesia, dengan estimasi luas area terbakar mencapai 5.335 hektare. Sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara, tercatat mengalami sebaran kebakaran yang cukup besar. Pada saat yang sama, Merauke, Papua Selatan, menghadapi persoalan kekeringan yang mengancam kehidupan.
Situasi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar persoalan alam, melainkan juga persoalan tata kelola pemerintahan. Kebakaran hutan, kekeringan, ancaman gagal panen, dan ketahanan pangan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, respons cepat, serta pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan.
Ulrich Beck dalam Risk Society (1986) menjelaskan bahwa masyarakat modern semakin dihadapkan pada risiko yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan perkembangan industrialisasi. Risiko tersebut tidak selalu ditanggung secara merata.
Kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas justru sering menjadi pihak yang paling rentan. Pemikiran ini relevan untuk memahami kondisi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat kebakaran, kekeringan, dan kerusakan lingkungan.
Kekuasaan Harus Diukur dari Kesejahteraan Rakyat
Hannah Arendt dalam On Violence (1970) membedakan kekuasaan dari kekerasan. Kekuasaan memperoleh legitimasi melalui dukungan bersama, bukan semata-mata kemampuan mengendalikan pihak lain.
Sementara itu, Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang layak.
Dua perspektif tersebut memberikan pelajaran penting: keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik atau kemampuan mempertahankan kekuasaan.
Pemerintah harus mampu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, air bersih, dan lingkungan yang aman.
Karena itu, persoalan kebakaran hutan dan kekeringan di Merauke semestinya menjadi agenda strategis pemerintahan, bukan sekadar berita bencana yang muncul sesaat lalu menghilang dari perhatian publik.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan karhutla, memastikan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, memperbaiki tata kelola sumber daya air, serta melindungi petani dan masyarakat yang terdampak.
Rakyat Bukan Korban Pertarungan Elite
Pada akhirnya, persoalan terbesar demokrasi Indonesia bukan semata-mata tentang siapa yang berhasil mempertahankan jabatan atau siapa yang harus meninggalkan kekuasaan.
Persoalannya adalah apakah negara masih mampu menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat?
Ketika elite disibukkan oleh konflik politik, sementara hutan terbakar, sawah mengering, petani terancam gagal panen, dan masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi, kita perlu mempertanyakan kembali orientasi kekuasaan.
Demokrasi tidak boleh hanya menjadi arena kompetisi antarelite. Ia harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ironi politik November bukan hanya tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang kehilangan jabatan. Ironi sesungguhnya adalah bahwa rakyat harus berjuang menghadapi persoalan hidupnya sendiri.
Jabatan boleh berganti, koalisi boleh berubah, dan kekuasaan boleh berpindah tangan.
Namun, jangan sampai rakyat terus-menerus menjadi korban pertarungan politik yang tidak pernah mereka kehendaki.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa kuat para elit mempertahankan kekuasaannya, melainkan seberapa nyata negara hadir dalam kehidupan rakyatnya.(***)
