Pembayaran ganti rugi lahan Dati Hahour/Adeka senilai Rp6,3 miliar oleh Pemerintah Kota Ambon menuai kecaman dari Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI).
Kebijakan pencairan dana yang disebut diberikan kepada Ibrahim Parera itu dipersoalkan karena dinilai mengabaikan hak Arsyad Polanunu/Parera yang telah diakui dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Penasehat Hukum LAKRI, Alva Viere Niwele, mengatakan Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan untuk mengadili ulang atau menganulir putusan pengadilan demi membenarkan pembayaran ganti rugi secara sepihak.
MenarikDibaca . . .
Pernyataan tersebut disampaikan Niwele, Kamis (6/11). Ia menegaskan, kedudukan Arsyad sebagai salah satu pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut bukanlah sesuatu yang baru muncul.
Menurut Niwele, orang tua Arsyad merupakan pemodal utama yang mengorbankan harta benda untuk membiayai seluruh perkara hukum melawan Pemkot Ambon sejak dekade 1980-an hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 85/Pdt.G/1990/PN.AB yang dikuatkan pada tingkat banding, Arsyad Parera secara eksplisit tercatat sebagai Penggugat IV.
Amar putusan tersebut menyatakan tanah Dati Hahour/Adeka merupakan milik para penggugat dan menghukum Pemkot Ambon membayar ganti rugi kepada para penggugat.
“Bagaimana mungkin seseorang yang dalam amar putusan pengadilan ditetapkan sebagai pemegang hak bersama para penggugat, tiba-tiba ditiadakan haknya oleh Pemkot Ambon hanya berdasarkan penafsiran sepihak? Pemkot harus menunjukkan putusan pengadilan mana yang telah mencabut atau menghapus kedudukan hukum Arsyad,” kata Niwele.
Persoalan pembayaran ini juga merujuk pada dokumen resmi BPKAD Kota Ambon Nomor 900/236/VIII/BPKAD tertanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani Kepala BPKAD J. Silanno.
Dalam dokumen tersebut tercatat Pemkot Ambon telah mencairkan dana ganti rugi lahan seluas 19.771 meter persegi dari total 28,78 hektare sebesar Rp6.353.354.000.
Pembayaran dilakukan secara bertahap, yakni termin pertama pada 2019 sebesar Rp500 juta, termin kedua pada 2 Februari 2023 sebesar Rp3 miliar, dan termin ketiga pada 13 Februari 2024 sebesar Rp2,853 miliar.
Niwele menyebut, dari total dana tersebut, apabila dibagikan secara proporsional kepada empat penggugat utama, Arsyad seharusnya menerima sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp1,6 miliar.
Namun, menurut dia, Arsyad hanya pernah menerima sekitar Rp40 juta pada pembayaran termin pertama.
Pemkot Ambon disebut berdalih Ibrahim Parera bertindak sebagai penerima kuasa. Akan tetapi, pihak Arsyad menyatakan surat kuasa tersebut telah dicabut sejak 2022.
Bahkan, pihak Arsyad telah melayangkan somasi serta surat pemberitahuan pencabutan kuasa secara resmi kepada Pemkot Ambon pada Februari 2023 dan 10 Januari 2024, sebelum pencairan termin berikutnya dilakukan.
Berdasarkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata, pemberian kuasa berakhir ketika ditarik kembali oleh pemberi kuasa.
“Pemkot tidak bisa lagi berdalih sebagai pihak ketiga yang beritikad baik karena surat keberatan dan pencabutan kuasa telah diterima sebelum pencairan. Pembayaran kepada penerima kuasa yang kuasanya telah dicabut merupakan tindakan cacat hukum, tidak cermat, dan berisiko tinggi,” tegas Niwele.
Tim hukum LAKRI juga mempersoalkan alasan Pemkot Ambon yang mengabaikan hak Arsyad dengan merujuk pada hukum adat dati yang bersifat patrilineal.
Menurut Niwele, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, penerapan hukum adat wajib tetap tunduk pada hukum nasional serta yurisprudensi pengadilan.
Ia turut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2290 K/Pdt/2003 juncto PK Nomor 396 PK/Pdt/2013 terkait sengketa dati di Negeri Batu Merah, Ambon. Selain itu, Yurisprudensi MA Nomor 3/Yur/Pdt/2018 juga disebut sebagai dasar mengenai kesetaraan hak dalam hukum waris dan kedudukan hukum di hadapan pengadilan.
LAKRI juga menepis klaim Pemkot Ambon yang merasa aman karena telah mengantongi surat pernyataan dari Ibrahim Parera yang menyatakan kesediaannya menanggung risiko pidana dan perdata.
“Kewenangan menerima uang negara harus ada sebelum pencairan dilakukan. Surat pernyataan sepihak di akhir tidak dapat memutihkan kekeliruan administratif Pemkot maupun mengesampingkan putusan pengadilan yang berstatus inkracht,” ujarnya.
Niwele menilai tindakan Pemkot Ambon bersama tim verifikasi tanah berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Asas yang dipersoalkan meliputi asas kecermatan, kepastian hukum, ketidakberpihakan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan.
Atas dugaan penyimpangan tersebut, pihak Arsyad bersama LAKRI mengaku telah melayangkan laporan resmi ke sejumlah instansi penegak hukum dan pengawas negara, di antaranya kejaksaan, Ditreskrimsus Polda Maluku, Ombudsman RI, pengadilan, KPK, hingga BPK.
Niwele menyebut, proses penanganan laporan di Ditreskrimsus Polda Maluku telah memasuki tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sementara di Ombudsman RI, pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait telah dilakukan bersama kejaksaan.
“Kami dari LAKRI siap mengawal kasus ini sampai tuntas hingga Pak Arsyad mendapatkan hak hukumnya secara penuh sebesar Rp1,6 miliar,” pungkas Niwele. (Tim)
