Dugaan praktik pungutan uang untuk mempercepat antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, menuai keluhan masyarakat.
SPBU yang disebut-sebut milik mantan Wakil Bupati Maluku Tengah itu diduga menerapkan pola antrean yang memberikan kesempatan lebih dahulu kepada kendaraan yang memberikan uang sebesar Rp20 ribu kepada petugas.
Dugaan tersebut diungkapkan JT, salah satu sopir angkutan kota (angkot) di Masohi. Ia mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite karena mekanisme antrean yang menurutnya tidak berjalan secara adil.
MenarikDibaca . . .
JT menyebut, kendaraan yang memberikan uang kepada petugas bisa memperoleh giliran pengisian lebih cepat dibandingkan kendaraan yang tidak memberikan uang.
“Empat mobil yang setor Rp20 ribu mengisi duluan, baru dua mobil yang tidak setor. Sistemnya seperti itu,” ungkap JT.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sopir angkot harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite. Bahkan, antrean kendaraan disebut mengular hingga sekitar satu kilometer ke arah Jalan Abdullah Soulisa, Kota Masohi.
Lamanya waktu menunggu membuat sebagian sopir terpaksa beralih menggunakan Pertamax agar bisa kembali beroperasi mencari penumpang.
Keputusan tersebut tentu menambah beban pengeluaran para sopir. Sebab, mereka harus mengeluarkan biaya BBM lebih besar, sementara pendapatan dari mengangkut penumpang tidak selalu sebanding dengan biaya operasional.
Bagi sopir angkot, persoalan ini bukan sekadar panjangnya antrean, tetapi juga menyangkut kesempatan mendapatkan BBM sesuai ketentuan tanpa harus mengeluarkan uang tambahan.
Keluhan tersebut mendapat perhatian tokoh masyarakat Maluku Tengah, Wahyudi Mirahadi. Ia menilai dugaan adanya pembayaran untuk mempercepat antrean merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan.
Menurut Wahyudi, apabila praktik tersebut benar terjadi, maka masyarakat telah dibebani pungutan di luar harga BBM yang seharusnya dibayarkan.
“Ini bentuk dugaan pungutan liar yang membebani dan menyusahkan rakyat Maluku Tengah. Masyarakat yang datang untuk membeli Pertalite seharusnya mendapatkan pelayanan yang sama, bukan justru harus mengeluarkan uang tambahan agar bisa dilayani lebih cepat,” tegas Wahyudi, Minggu (1/11).
Ia menilai, sistem pelayanan BBM seharusnya berjalan secara transparan dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh konsumen yang berhak membeli Pertalite.
Karena itu, Wahyudi meminta Pertamina di Masohi segera melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme pelayanan dan pengaturan antrean di SPBU tersebut.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum (APH) tidak tinggal diam dan segera menyelidiki dugaan pembayaran Rp20 ribu kepada petugas untuk mendapatkan giliran pengisian lebih cepat.
“Pertamina Masohi dan APH harus segera turun menyelidiki dugaan ini. Kalau memang benar terjadi, harus segera dihentikan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan Pertalite justru dibebani lagi dengan pungutan seperti ini,” ujarnya.
Wahyudi berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius agar tidak terus merugikan sopir angkot dan masyarakat pengguna kendaraan lainnya.
Ia juga meminta agar pelayanan pengisian Pertalite di Masohi diawasi secara ketat sehingga tidak ada pihak yang memanfaatkan panjangnya antrean untuk mencari keuntungan pribadi. (Tim)
