Proyek pembangunan jalan dan jembatan Desa Hila-Rumkuda, Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), diduga belum tuntas dikerjakan meski paket pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sejak 2024 dengan nilai kontrak mencapai Rp7,37 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, proyek tersebut bersumber dari APBD MBD dengan nilai kontrak Rp7.373.736.000 dan dikerjakan PT Cie Elegan Konstruksi milik DT.
Kondisi di lapangan disebut masih menyisakan pekerjaan. Salah satunya pada ruas jalan yang hingga kini masih terdapat alat berat di lokasi.
MenarikDibaca . . .
Persoalan semakin mencuat setelah adanya informasi mengenai pekerja yang mengangkut material proyek. Mereka disebut pernah meminta pembayaran upah kepada perusahaan karena hak mereka belum dibayarkan.
Para pekerja bahkan meminta menghentikan pekerjaan sampai pembayaran upah diselesaikan oleh pihak perusahaan.
Di tengah kondisi proyek yang disebut belum selesai, muncul pula informasi bahwa perusahaan mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemerintah Daerah MBD.
“Tapi ada info pemda tidak mau bayar karena jalan itu belum selesai. Nah ini data valid. Kalau tidak percaya silakan dicek sendiri,” ungkap sumber media ini yang meminta namanya dirahasiakan.
Persoalan tersebut dinilai perlu segera diperiksa aparat penegak hukum untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai kontrak, termasuk progres fisik, penggunaan anggaran hingga proses pembayaran.
Sekretaris LSM Pemuda LIRA Maluku, Muhamad Gurium, mendesak Kejaksaan Negeri MBD maupun Kejaksaan Tinggi Maluku segera turun tangan mengusut dugaan persoalan dalam proyek tersebut.
“Ini adalah temuan yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum. Jangan biarkan rakyat menderita. Meskipun anggaran yang dipakai untuk pekerjaan jalan dan jembatan itu dari APBD MBD, jangan lupa, itu uang negara, bukan uang milik Pemda MBD,” ujar Gurium, Minggu (23/8).
Menurutnya, Kejari MBD perlu membentuk tim untuk mengecek langsung kondisi proyek di lapangan serta mencocokkannya dengan dokumen kontrak dan laporan progres pekerjaan.
“Kita harap Kejari MBD segera bergerak usut. Kita mau ada penegakan hukum yang adil agar rakyat juga dapat keadilan, karena jelas ini rakyat yang dikorbankan,” tandasnya.
Gurium juga meminta jaksa memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut.
“LSM LIRA desak jaksa periksa kontraktor, KPA, PPK, konsultan pengawas dan siapa saja yang terlibat. Harus dipanggil untuk diperiksa,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait progres pekerjaan, persoalan pembayaran upah pekerja maupun informasi mengenai pengajuan pembayaran proyek kepada Pemerintah Daerah MBD. (Tim)
