Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai membidik tiga kepala dinas yang pernah memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku sepanjang 2025.
Ketiganya dipastikan bakal segera dipanggil dan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan anggaran pada instansi tersebut.
Kepastian pemeriksaan itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Aser Jongker Orno, usai tim penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Disdikbud Maluku, kawasan Batu Gajah, Kota Ambon, Selasa (17/11).
Aser menegaskan, pemanggilan tidak hanya menyasar satu pejabat, tetapi seluruh kepala dinas yang pernah menjabat selama periode anggaran 2025 dan memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
“Iya, akan segera dipanggil,” kata Aser kepada wartawan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan mengenai tiga pejabat yang pernah memimpin Disdikbud Maluku sepanjang 2025, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas, James Lewakabessy.
Menurut Aser, seluruh mantan kepala dinas tersebut akan dimintai keterangan untuk mendalami pengelolaan anggaran yang kini menjadi objek penyidikan.
“Pokoknya tiga-tiga kadis dan mantan kadis akan segera diperiksa yang namanya berkaitan dengan kasus ini di tahun 2025,” tegasnya.
Selain memastikan pemeriksaan terhadap tiga mantan pimpinan Disdikbud, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik dalam penggeledahan tersebut.
Total delapan boks dokumen disita penyidik. Rinciannya, tujuh boks dokumen berasal dari Kantor Disdikbud Maluku untuk tahun anggaran 2025, sementara satu boks lainnya berasal dari STAIN.
Tak hanya dokumen, penyidik turut mengamankan sejumlah telepon genggam, hard disk, dan flashdisk milik beberapa pegawai maupun saksi yang dianggap memiliki kaitan dengan kepentingan penyidikan.
“Ada dokumen tujuh boks untuk tahun 2025 di Kantor Dinas Pendidikan Maluku dan satu boks STAIN. Jadi itu ada total delapan boks yang menurut kami dianggap penting. Ada juga handphone, hard disk dan flashdisk milik beberapa pegawai atau saksi,” ungkap Aser.
Penyitaan berbagai barang tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik memperkuat alat bukti sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan pengelolaan anggaran Disdikbud Maluku.
Aser menjelaskan, dokumen dan perangkat elektronik yang telah diamankan akan didalami lebih lanjut untuk mengungkap konstruksi perkara, termasuk menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
“Tentu untuk kumpulkan bukti, perdalam bukti sehingga perdalam siapa saja yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini,” jelasnya.
Dengan pemeriksaan terhadap tiga mantan kepala dinas serta penyitaan delapan boks dokumen, penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran Disdikbud Maluku tahun anggaran 2025 kini diarahkan untuk mengungkap lebih jauh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (Tim)















