Kejaksaan Tinggi Maluku memastikan penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Wokam, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terus berjalan. Proses ini dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab dan menetapkan tersangka.
Pernyataan tersebut disampaikan Kejati Maluku untuk menjawab sejumlah kalangan masyarakat Aru yang menyebut penyelidikan proyek Jalan Lingkar Wokam terkesan jalan di tempat. Padahal, sejumlah orang telah diperiksa, termasuk Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel.
Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Adjiet Latuconsina, saat dikonfirmasi Netmaluku, Senin (19/10), mengatakan perkara tersebut kini masih menunggu proses finalisasi audit kerugian negara oleh BPK.
MenarikDibaca . . .
“Masih proses finalisasi audit BPK,” kata Adjiet.
Kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Wokam menjadi perhatian serius karena proyek tersebut berkaitan dengan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, yang saat proyek berlangsung disebut berstatus sebagai kontraktor.
Kaidel telah dua kali diperiksa oleh penyidik Kejati Maluku dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, sejak Mei 2026, tim penyidik Kejati Maluku bersama tim ahli dari Politeknik Manado telah turun langsung ke lokasi Jalan Lingkar Wokam untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan.
Pemeriksaan lapangan tersebut dipimpin langsung Kasidik Kejati Maluku, Azer J. Orno. Tim memeriksa kondisi fisik jalan sekaligus mencocokkannya dengan dokumen kontrak proyek.
Proyek pembangunan ruas Jalan Tunguwatu–Gorar–Lau-Lau–Kobraur–Nafar yang dikenal sebagai Jalan Lingkar Wokam merupakan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018.
Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp36,7 miliar. Namun, kondisi jalan disebut belum tuntas. Dugaan kerugian negara dalam proyek tersebut juga disebut cukup besar.
Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Maluku, kerugian negara ditaksir mencapai Rp11,3 miliar.
Dengan nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah dan dugaan kerugian negara belasan miliar, penanganan perkara Jalan Lingkar Wokam kini masih menunggu finalisasi audit BPK sebelum Kejati Maluku menentukan langkah hukum selanjutnya. (Tim)
