Penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Pulau Day dan Watuwei-Wiratan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masih terus bergulir. Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD hingga kini belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara tersebut.
Terbaru, penyidik memeriksa tiga orang yang merupakan bagian dari panitia lelang proyek tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses pelelangan hingga pelaksanaan proyek yang diduga bermasalah.
Kasi Intelijen Kejari MBD, Johan Armindo Korbaffo, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap tiga dari empat panitia lelang yang telah dijadwalkan untuk dimintai keterangan.
MenarikDibaca . . .
“Iya jadi progresnya masih penyidikan. Sesuai informasi dari bagian Pidsus, tim baru memeriksa tiga orang saksi, dari empat panitia lelang yang dijadwalkan masing-masing MM, JV, BJ dan LK,” kata Armindo saat dikonfirmasi, Senin (31/8).
Menurutnya, satu saksi lainnya belum memenuhi panggilan karena sedang sakit. Namun, pemanggilan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan.
“Ada satu saksi belum sempat datang karena lagi sakit. Tapi pemanggilan sudah dilakukan,” ujarnya.
Masih Tunggu Audit Kerugian Negara
Meski penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan sebelumnya melakukan penyitaan serta menerima pengembalian uang lebih dari Rp1 miliar, Kejari MBD belum melakukan ekspose untuk menetapkan tersangka.
Armindo menjelaskan, penyidik masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Kalau ditanyakan apakah usai pemeriksaan panitia lelang sudah dilakukan ekspose penetapan tersangka, belum bisa dilakukan karena masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara,” jelasnya.
“Kita masih menunggu hasil audit dulu ya,” singkat Armindo.
Kasus ini menjadi sorotan publik setelah penyidik menerima pengembalian uang senilai sekitar Rp1,023 miliar dari pihak kontraktor berinisial H.
Pengembalian uang tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Sebelumnya, Kajari MBD telah menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Praktisi Hukum Desak Tersangka Segera Ditentukan
Sebelumnya, Ketua DPD Perhimpunan Advokat Nusantara Raya (PANRAYA) Maluku, Jack Wenno, mendesak Kejari MBD segera menentukan tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut Wenno, penyidik semestinya tidak berlarut-larut dalam proses penyidikan, terutama setelah adanya penyitaan dan pengembalian uang dalam jumlah besar.
“Publik Maluku sendiri sudah mengetahui kalau ada penyitaan uang dari kontraktor H. Nah, bukti uang ini kan sudah bisa terpenuhi dua alat bukti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wenno, Sabtu (22/8).
Advokat senior tersebut merujuk pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terdakwa.
“Dari ketentuan ini, bukan berarti jaksa harus mengantongi semua alat bukti ini dulu baru menetapkan tersangka, tetapi dalam pengertiannya adalah mengantongi minimal dua alat bukti. Karena itu bagi kami praktisi hukum, alat bukti di perkara ini sudah bisa kuat untuk ekspos penetapan tersangka,” jelasnya.
Wenno meminta Kejari MBD tidak terlalu lama dalam menuntaskan perkara tersebut. Ia menilai keberhasilan penyidik menyelamatkan uang negara patut diapresiasi, tetapi proses hukum tetap harus dilanjutkan dengan mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
“Intinya kita minta Kejari MBD segera menetapkan tersangka. Saya pikir ini sebuah prestasi Kajari MBD dan anak buahnya terkait penyelamatan uang negara, tapi jangan lupa penetapan tersangka juga harus dilakukan. Jangan sampai uang dikembalikan lalu pelaku-pelakunya diloloskan,” tegas Wenno.
Proyek Rp2,8 Miliar Belum Dikerjakan
Berdasarkan data yang dihimpun, perkara ini bermula dari perencanaan proyek di Dinas PUPR MBD.
Dalam prosesnya, terdapat sejumlah pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan proyek, termasuk Kepala Dinas PUPR serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Masran Saude, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR.
Pada November 2025, proses pencairan anggaran mulai dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM). Untuk dua proyek jalan tersebut, pencairan tahap awal sebesar 30 persen dari nilai kontrak mencapai sekitar Rp2,8 miliar.
Dana tersebut kemudian diterima oleh kontraktor berinisial DT.
Namun, persoalan muncul karena setelah pencairan dilakukan, pekerjaan fisik proyek jalan tersebut disebut tidak kunjung dikerjakan hingga saat ini.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi bagian dari penyidikan Kejari MBD untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut, termasuk proses perencanaan, pelelangan, pencairan anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Dengan pemeriksaan terhadap panitia lelang dan menunggu hasil audit kerugian keuangan negara, penyidik kini masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dinilai paling bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (Tim)
