Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menetapkan tiga mantan pengelola MTs Negeri Ambon sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.
Namun baru dua orang tersangka yang ditahan, masing-masing berinisial N.M., mantan Kepala MTs Negeri Ambon Tahun 2023, dan R.K., mantan bendahara MTs Negeri Ambon.
Pada Rabu (26/8), penyidik Kejari Ambon menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Penuntut Umum untuk menjalani proses hukum tahap selanjutnya.
MenarikDibaca . . .
Usai menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum langsung melakukan penahanan terhadap keduanya berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon.
N.M. ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Ambon. Sementara R.K. ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon.
Keduanya ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026.
Kepala Madrasah Aktif Disebut Sakit Stroke
Dalam proses penahanan tersebut, kondisi kesehatan kepsek aktif turut menjadi perhatian. RK disebut sedang mengalami sakit stroke. Meski demikian, proses hukum terhadapnya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perkara yang menjerat tiga mantan pengelola MTs Negeri Ambon ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan Dana DPA pada periode anggaran 2023 hingga 2024.
Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berujung pada penetapan tersangka, tetapi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kejaksaan Tinggi Maluku, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp662.906.899.
Nilai tersebut merupakan hasil penghitungan terhadap pengelolaan Dana DPA MTs Negeri Ambon selama Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024.
Disangkakan Pasal Korupsi
Dalam perkara ini, N.M. dan R.K. serta kepsek aktif sama-sama disangkakan dengan dakwaan primair dan subsidair.
Untuk dakwaan primair, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Keduanya juga disangkakan melanggar ketentuan Pasal 20 huruf a, c dan d juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara secara subsidair, N.M. dan R.K. disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf a dan c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.
Dengan penyerahan tersangka dan barang bukti serta penahanan pada 26 Agustus 2026, perkara dugaan korupsi pengelolaan Dana DPA MTs Negeri Ambon tersebut kini memasuki tahapan penuntutan.
Kejari Ambon selanjutnya akan mempersiapkan proses hukum terhadap kedua tersangka sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. (Tim)
