Penanganan kasus dugaan korupsi di PT Dok Waiame dan PD Pancakarya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon mulai menuai sorotan.
Dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp18,9 miliar, penyidik sejauh ini baru menetapkan dua tersangka, yakni Wilis Ayu Lestari selaku Manager Keuangan dan Akuntansi PT Dok Waiame serta Nova Rondonuwu selaku Kepala Urusan Kasir. Keduanya berada pada level operasional.
Sementara itu, posisi Direktur Utama PT Dok Waiame, Slamet Riyadi, hingga kini belum diketahui secara jelas status hukumnya dalam perkara tersebut. Hal serupa juga menjadi pertanyaan terhadap mantan Direktur Utama PD Pancakarya, Rusdi Ambon, yang sebelumnya disebut telah mengembalikan uang sekitar Rp1 miliar lebih pada tahap penyidikan.
MenarikDibaca . . .
Yang menjadi sorotan, Kejari Ambon hingga kini belum memberikan penjelasan terbuka mengenai status maupun perkembangan pemeriksaan terhadap kedua nama tersebut.
Sikap diam tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah publik. Apakah penyidik masih mendalami peran keduanya, atau memang belum menemukan bukti yang cukup untuk mengaitkan mereka dengan perkara tersebut?
Pertanyaan itu semakin mengemuka karena nilai dugaan kerugian negara yang ditangani mencapai Rp18,9 miliar.
“Sebagai praktisi hukum, saya melihat ada yang keliru dari nalar penyidikan yang dibangun oleh Kejari Ambon. Ada bahaya besar ketika institusi penegak hukum terjebak dalam ilusi bahwa mengembalikan uang negara sama dengan bebas dari jerat hukum,” ujar praktisi hukum Jack Wenno kepada wartawan di Ambon, Rabu (12/8).
Pengembalian Uang Bukan Penghapus Pidana
Menurut Wenno, penanganan perkara korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pengembalian kerugian negara.
Asset recovery memang penting, tetapi penegakan hukum juga harus memastikan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana.
Ia merujuk pada Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
Namun, Wenno menekankan, pengembalian uang juga tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Keterlibatan seseorang tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti dan konstruksi perkara yang dibangun penyidik.
“Pengembalian kerugian negara bukan tiket untuk terbebas dari proses hukum. Penyidik tetap harus melihat apakah terdapat unsur pidana, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana aliran dan penggunaan uang tersebut,” tegasnya.
Jangan Berhenti di Level Operasional
Penetapan dua tersangka dari level operasional juga dinilai perlu diikuti dengan pendalaman terhadap rantai kewenangan dalam perusahaan.
Penyidik, kata Wenno, tidak cukup hanya melihat siapa yang melakukan transaksi atau berhubungan langsung dengan dokumen keuangan.
Hal yang lebih penting adalah mengungkap atas dasar keputusan siapa transaksi dilakukan, siapa yang memberikan kewenangan, siapa yang menerima manfaat, serta ke mana aliran dana tersebut bermuara.
“Jangan sampai orang yang berada di level operasional justru menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi belum terungkap perannya,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan penetapan tersangka harus tetap berdasarkan kecukupan alat bukti dan tidak boleh semata-mata karena seseorang memiliki jabatan tertentu.
Kejari Ambon Ditantang Buka Status
Sorotan terbesar kini mengarah pada transparansi Kejari Ambon. Publik berhak mengetahui sejauh mana penyidikan perkara dengan dugaan kerugian negara Rp18,9 miliar tersebut berjalan, termasuk status pihak-pihak yang telah diperiksa.
Kejaksaan dinilai perlu memberikan penjelasan apakah Slamet Riyadi dan Rusdi Ambon masih berstatus saksi, masih didalami keterangannya, atau terdapat perkembangan lain dalam proses penyidikan.
Apalagi, Rusdi Ambon disebut telah mengembalikan uang sekitar Rp1 miliar lebih.
Jika pengembalian tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, maka publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai konteks pengembalian tersebut dan bagaimana penyidik menempatkannya dalam konstruksi perkara.
Bukan berarti pengembalian uang otomatis menjadikan seseorang tersangka. Sebaliknya, bukan pula pengembalian uang dapat dijadikan alasan untuk menutup proses pendalaman apabila masih terdapat bukti lain yang relevan.
Kejati Maluku Diminta Awasi
Melihat besarnya nilai dugaan kerugian negara, Wenno meminta Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Agung memberikan perhatian terhadap perkembangan perkara tersebut.
Pengawasan diperlukan agar penyidikan berjalan objektif, profesional dan berdasarkan alat bukti.
“Kalau memang alat buktinya belum cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka, sampaikan secara terbuka. Tetapi kalau ada bukti yang mengarah kepada pihak lain, jangan berhenti hanya karena yang bersangkutan pernah mengembalikan uang,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat juga perlu mengawal proses hukum tersebut agar penyidikan tidak hanya berakhir pada pengembalian sebagian uang negara, tetapi mampu mengungkap secara utuh bagaimana dugaan kerugian negara Rp18,9 miliar itu terjadi.
Rp18,9 Miliar dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Kasus dugaan korupsi PT Dok Waiame dan PD Pancakarya kini menjadi ujian bagi Kejari Ambon.
Dua tersangka telah ditetapkan. Namun, pertanyaan publik belum berhenti.
Siapa yang mengambil keputusan? Bagaimana transaksi dilakukan? Siapa yang menikmati manfaat? Ke mana aliran dana mengalir? Dan bagaimana posisi para pejabat yang memiliki kewenangan strategis dalam perkara tersebut?
Termasuk, bagaimana status Slamet Riyadi dan Rusdi Ambon dalam penyidikan hingga saat ini?
Kejari Ambon perlu memberikan penjelasan agar ruang spekulasi tidak semakin melebar.
Sebab, dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp18,9 miliar, publik tidak hanya menunggu berapa uang yang berhasil dikembalikan. (Tim)
