Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 mengungkap dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam hasil audit yang dilakukan pada Mei 2025.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp1,2 miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran tersebut segera disetorkan kembali ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahun anggaran 2024 merupakan periode yang bertepatan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada, sehingga penggunaan anggaran, termasuk belanja perjalanan dinas, menjadi salah satu fokus pengawasan auditor. BPK menilai terdapat risiko penyalahgunaan anggaran yang dibungkus dalam kegiatan perjalanan dinas.
MenarikDibaca . . .
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan yang diperoleh media ini, bendahara pengeluaran perjalanan dinas anggota DPRD memberikan keterangan bahwa terdapat anggota DPRD yang telah menerima pembayaran perjalanan dinas sebesar 70 persen, namun kemudian kembali meminta pencairan sisa pembayaran hingga mencapai 100 persen.
Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, sejumlah anggota DPRD yang hadir mengakui hanya menerima uang perjalanan dinas tanpa benar-benar melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.
Tak hanya itu, hasil konfirmasi BPK kepada Sekretaris DPRD juga menemukan bahwa sejumlah dokumen pendukung berupa tiket perjalanan maupun bukti penginapan diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak valid.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada OPD terkait juga disebut mengakui tidak melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas secara cermat, sehingga pembayaran tetap dilakukan.
Dalam surat pemeriksaan BPK Nomor 02/LKPD/Malteng.TA.2024/2025 tertanggal 5 Mei 2025, tercatat hanya empat anggota DPRD dan sembilan pegawai Sekretariat DPRD yang memenuhi panggilan pemeriksaan.
Selain temuan di Sekretariat DPRD, media ini juga memperoleh informasi bahwa hasil audit BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2024 menemukan sejumlah persoalan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang saat itu dipimpin Penjabat Bupati Rakib Sahubawa.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tengah belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui nomor telepon seluler yang diketahui digunakan oleh yang bersangkutan, namun belum mendapat respons.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Sekretaris DPRD maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Tim)
